Inionline.id – Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Bogor dipimpin Wakil Ketua DPRD M. Romli bersama Sekretaris Daerah (Sekda) Kab. Bogor Burhanudin dan jajarannya, melakukan peninjauan ke lahan yang akan digunakan untuk lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Utara yang berada di Desa Cogreg Kecamatan Parung.
Sekda Kabuoaten Bogor Burhanudin mengatakan, pihaknya sudah hampir 3 kali meninjau lokasi lahan tersebut. Namun dalam giat peninjauan saat ini, merupakan inisiasi dari para wakil rakyat serta didampingi para pengusaha pengembang perumahan yang telah siap menyerahkan lahan PSU, yang salah satunya akan dijadikan lokasi pembangunan RSUD.
Menurutnya, Pemkab Bogor sangat berterimakasih atas sikap terbuka para pengusaha, masyarakat dan anggota DPRD yang telah bekerja bersama untuk pembangunan wilayah.
“Kami ingin ada akselerasi pembangunan sesuai visi misi Bupati dan Wabup Bogor. Insya Alloh terkait RSUD Utara, pada tahun 2019 ini akan ada revisi FS, lalu tahun 2020 dibuat DED dan selanjutnya tahun 2021 bisa dilakukan pembangunan, “imbuhnya.
Sementara Tohawi Husnulloh Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Kab. Bogor mengatakan, giat peninjauan lapangan tersebut adalah lanjutan dari rapat paripurna DPRD tentang rencana anggaran dan persiapan pembangunan RSUD di wilayah Utara Kabupaten Bogor.
“Untuk rencana pembangunan RSUD Parung, kalau saya menyebutnya begitu, pembuatan DED kan harus dimulai dengan kesiapan adanya lahan. Makanya kami ingin lihat secara langsung fisiknya dan nanti harus ada bukti alas hak tanah tersebut,” jelasnya.
Wakil Rakyat dari Dapil VI ini menegaskan, pembangunan RSUD di wilayah Utara sudah sangat ditunggu masyarakat. Apalagi saat ini, lanjutnya, sudah ada kesiapan dari pengusaha pengembang perumahan yang akan menyerahkan lahan PSU yang bisa digunakan Pemkab Bogor untuk membangun RSUD, sehingga nanti tinggal diperjuangkan soal anggarannya.
“Makanya kami harus memastikan dulu lokasi dan bukti alas hak tanah tersebut, minimal hingga akhir tahun 2019 ini. Sehingga bisa dibuat DED nya dan dilaksanakan pembangunannya.” ungkap Tohawi yang juga anggota Banggar DPRD ini.
Sementara Adviser PT. Kurnia Mitra Semesta Proverty (KMSP) Iswahyudi mengatakan, pihaknya memang telah siap menyerahkan lahan seluas 3 hektare kepada Pemkab Bogor untuk prasarana, sarana dan utilitas umum (PSU). “Saat ini yang akan baru kita serahkan hingga akhir tahun 2019 seluas 2,7 hektare. Sisanya akan kami serahkan pada tahun berikutnya.” kata Ismahadi.
Sedangkan Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Litbang Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika memaparkan, pembangunan RSUD Utara merupakan bagian dari rencana pengembangan wilayah Utara Kabupaten Bogor, termasuk rencana pembangunan poros jalan Parung, Ciseeng hingga Gunungsindur. “Sebelumnya kami telah mengadakan studi implementasi. Dari hasil studi tersebut, ternyata beberapa lahan yang akan digunakan adalah milik perusahaan pengembang,” ujarnya.
A.R. Jatnika menambahkan, di sisi lain ada kebutuhan lahan untuk pembangunan fisik RSUD serta jalannya. Menyikapi hal itu, sambungnya, maka perlu diambil langkah-langkah teknis yang harus dilakukan, diantaranya dari 2 sisi yaitu pembuatan DED untuk RSUD dan DED untuk jalannya. Dikatakan Jatnika, saat ini pihaknya harus matching dengan para investor atau pengusaha.
“Makanya, kami mengajak mereka untuk mengikuti dan menyesuaikan konsep yang mereka buat dengan konsep pembangunan wilayah yang sudah tertuang dalam Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor.” pungkasnya. (Mul)
