Inionline.id – Sebanyak 199 PNS di lingkungan Pemerinyah Provinsi DKI Jakarta berlomba untuk memperebutkan 17 posisi kosong pejabat DKI Jakarta. Hal ini buntut dari rotasi yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pada akhir Februari lalu.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Chaidir mengatakan proses pendaftaran sudah berjalan dan tinggal menunggu hasil administrasi.
“Yang jelas pendaftaran administrasi sudah selesai dari jumlah pendaftar 199 orang untuk semua formasi,” kata Chaidir.
Chaidir menerangkan bahwa posisi yang paling diminati adalah Dinas dengan Rumpun Administrasi Pemerintahan. Setiap PNS yang mendaftar setidaknya sudah bekerja dibidang yang ia lamar minimal tiga sampai lima tahun.
“Jadi linier pengalaman kerja dan yang dibidangi maksimal 5 tahun, misalnya dia rumpun Kesra ya dia ke sana,” kata Chaidir.
Nantinya para peserta akan menjalani serangkaian tes mulai dari tes CAT, tes kompetensi, tes kesehatan dan tes wawancara. Di tes wawancara akan ada public hearing dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan sistem tanya jawab.
“Nanti setelah selesai tes public hearing dengan gubernur akan memutuskan 3 kandidat. [Kemudian] namanya diajukan ke KASN untuk rekomendasi,” kata dia.
Dari nama-nama yang lolos akan diteliti kembali oleh KASN dan KASN akan membuat surat keputusan agar pejabat pembina kepegawaian mengambil keputusan akhir.
“Setelahnya kita laporkan lagi ke KASN untuk minta izin rekomendasi pelantikan. Barulah nanti diadakan pelantikan seperti biasa,” ujar Chaidir.
Ia memastikan setiap tahap yang dilakukan oleh tim pansel akan dilaporkan ke KASN. Setelahnya KASN akan selalu memberikan rekomendasi berkala untuk melanjutkan proses perekrutan.
Chaidir juga menegaskan bahwa jalannya rekrutmen bebas dari nepotisme atau kecurangan lainnya. Hal ini bisa dilihat dari tim panitia seleksi yang diambil dari akademisi.
“Ada dari profesional dari tiga universitas yang kita kerjasama dan terakhir Pak Sekretaris Daerah sebagai ketua timnya sendiri,” tutur dia.
Adapun 17 posisi yang kosong dan segera diperebutkan, yakni Kepala Badan Pengelola Aset Daerah, Kepala Badan Pembinaan BUMD, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
Kemudian Kepala Dinas Sumber Daya Air, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan, serta Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Pertanahan.
Terakhir ada Direktur RSUD Pasar Rebo, Direktur RSUD Cengkareng, Wakil Badan Pajak dan Retribusi Daerah, Wakil Kepala Dinas Pendidikan dan Sekretaris Kota Jakarta Selatan.
Di samping itu ada tiga Kepala Biro yang dibuka, yakni Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup, Kepala Biro Perekonomian dan Kepala Biro Administrasi Sekretaris Daerah.
Untuk diketahui Anies merotasi 1.125 pejabat di lingkungan Pemprov DKI. Akibat rotasi itu sedikitnya 16 posisi strategis eselon II kosong dan sempat diisi Pelaksana Tugas (Plt).
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menolak rotasi ini sebagai pencopotan. Menurut dia, pejabat yang mengalami demosi (pemindahan jabatan ke jabatan yang lebih rendah) disebabkan karena sudah menjabat lebih dari dua tahun.
“Saya ingin garis bawahi istilah yang digunakan rotasi, mutasi. Kalau baru bekerja dua minggu, diberhentikan itu baru namanya dicopot,” kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta.
