Inionline.id – Pesta demokrasi akan segera dilakasakan pada Rabu, 17 April 2019, ini merupakan momentum pelaksanaan nilai-nilai demokrasi yang sama-sama kita junjung.
Dalam undang-undang No 7 tahun 2017 tentang PEMILU terdapat 11 prinsip yang harus dilaksanakan yaitu diantaranya:
1. Mandiri
2. Jujur
3. Adil
4. Berkepastian Hukum
5. Tertib
6. Terbuka
7. Proporsional
8. Profesional
9. Akuntabel
10. Efektif
11. Efesien
Untuk itu kami berharap pelaksanaan PEMILU dikota Bogor bisa berjalan sesuai undang-undang.
KAMMI Bogor Mendesak ASN, Pejabat Pemerintahan kota Bogor dan Aparat Penegak hukum untuk bersikap Netral dalam pemilu 2019, Sesuai dengan UU No 5 tahun 2014 tentang ASN.
Kami tidak ingin ada oknum-oknum pejabat pemeritah kota bogor yang menyalahggunakan jabatannya dengan terlibat dalam praktik politik praktis. Dikarenakan kami melihat adanya indikasi penyalahgunaan wewenang oleh oknum pejabat pemerintahan kota Bogor.
KAMMI Bogor berkomitmen mengawal proses pemilu hingga akhir dan KAMMI Bogor juga mengajak seluruh Masyarakat kota Bogor untuk bersama mengawal proses demokrasi yang berlangsung.
Dengan ini KAMMI Bogor menyatakan sikap menuntut pejabat pemerintahan dan ASN kota Bogor berkomitmen untuk tidak menyalahgunakan wewenang dan bersikap netral dalam PEMILU 2019.
Menuntut Aparat penegak hukum berkomitmen untuk bersikap netral dan menjaga keamanan serta kelancaran PEMILU 2019, mengajak seluruh masyarakat untuk sama-sama mengawal PEMILU 2019 agar sesuai dengan undang-undang dan bersama menjaga kondusifitas proses PEMILU 2019.
Menghimbau masyarakat untuk tidak takut melaporkan kepada penegak hukum apabila terdapat kejanggalan pada PEMILU 2019 karena mahasiswa siap bersama masyarakat dalam mengawal PEMILU 2019.
KAMMI akan terus mengawal netralitas ASN, pejabat pemerintahan kota Bogor dan aparat penegak hukum dalam momentum 2019.
Terkait adanya ASN yang tidak netral jelang pemilu 2019 kali ini seharusnya pemerintah memberikan sanksi tegas kepada yang bersangkutan sehingga hal serupa tidak dianggap sebagai hal yang remeh oleh para ASN.
Selain itu para penegak hukum tidak boleh tebang pilih dalam menjalankan tugasnya jgn sampai ada ASN yang mendukung salah satu calon di biarkan tetapi ketika ada yg mendukung calon lain langsung di tindak sangat cepat.
Hal ini tentu tidak bagus untuk iklim demokrasi di indonesia juga dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat kepada para penegak hukum
Kalau berbicara dari sudut pandang generasi milenial tentunya kita beranggapan bahwa banyak dari kita yang baru memilih pada tahun ini.
KAMMI Bogor mewakili generasi milenial tentunya ingin pemilu ini berjalan dengan aman, damai dan tidak ada kecurangan sehingga pemilih pemula tidak merasa kecewa terhadap pemilihan yang dilakukan 2019 ini, karena ini merupakan pendidikan politik awal bagi mereka calon pemimpin bangsa.
Dan apabila di kecewakan oleh pemilu tahun ini tentu generasi milenial akan kecewa dengan pemilu selanjutnya sehingga antipati terhadap proses demokrasi. (Arif Sibatullah) selaku wakil ketua KAMMI Bogor.
