Inionline.Id – Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi UMKM menetapkan plafon kredit usaha rakyat (KUR) untuk 2019 mencapai Rp 140 triliun. Tahun ini, plafon KUR 2018 sebesar Rp 123 triliun.
“Untuk bunganya tetap tujuh persen (per tahun),” kata Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Iskandar Simorangkir di Jakarta.
Iskandar mengungkapkan, bahwa pertimbangan komite tersebut melihat pertumbuhan ekonomi 2018 yang diperkirakan mencapai 5,2 persen. Kemudian pertumbuhan kredit UMKM sebesar 8,48 persen serta ingkat inflasi sampai dengan September 2018 yang masih terjaga di tingkat 2,88 persen.
“Dengan elastisitas daripada pertumbuhan dengan permintaan kredit dikisaran 1,25 persen maka kita perkirakan 12 persen pertumbuhan KUR-nya. maka jatuh dia Rp 140 triliun,” katanya.
Pemerintah juga akan mendorong KUR khusus untuk sektor perikanan, peternakan rakyat, dan industri garam pada 2019, mengingat realisasi KUR di bidang-bidang tersebut masih minim.
“Banyak penduduk kita bekerja di sektor itu, maka tidak adil bagi mereka menyerap tenaga kerja terbesar, namun tingkat kemiskinan untuk sektor-sektor itu masih tinggi. Maka itu kami harapkan dalam rangka untuk pemerataan ekonomi ke arah sana,” kata Iskandar.
Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM juga mengusulkan skema KUR untuk pensiunan dalam rangka memperluas penyaluran KUR. KUR tersebut akan diberikan kepada para pensiunan dan atau pegawai pada masa persiapan pensiun (MPP) yang mempunyai usaha produktif.
