Inionline.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan perhatian khusus terhadap anggaran pembangunan infrastruktur di masa pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Maklum, di pemerintahan Jokowi anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur cukup besar. Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menyebut memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan infrastruktur karena anggaran besar, sekitar Rp 4.000 triliun.
Anggaran tersebut naik dua kali lipat jika dibandingkan pada periode 2010-2014 yang sekitar Rp200 triliun. “Pembiayaan infrastruktur cukup besar kalau ditotal Rp4.000 triliun, kami punya perhatian khusus makanya kami kawal,” ucap Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarief, di Taman Suropati, Jakarta, (9/12).
KPK memperkirakan anggran tersebut dapat disalahgunakan apabila tidak diberikan perhatian khusus. KPK, ujarnya bakal mengawal mulai dari proses penawaran proyeknya.
Selain itu, ia mengatakan, penyusunan anggaran harus baik dan tepat. Namun kerap kali penyusunan anggaran sudah disalahgunakan, misalnya adanya uang pokir (pokok pikiran) dan uang ketok palu (pengesahan).
