Inionline.id – Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah (PHU) Nizar Ali menyampaikan bahwa pada 2019, Kementerian Agama akan membentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan penyelenggaraan ibadah umrah.
“Permasalahan umrah butuh perhatian lebih dari Kemenag. Untuk itu, kami mengajak beberapa Kementerian/lembaga untuk bekerjasama dalam pembentukan satgas ini,” kata Nizar Ali saat memberikan sambutan pada acara Penguatan Regulasi dan Kelembagaan dalam Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah, di Jakarata, Selasa (04/12). Ikut mendampingi, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Arfi Hatim,
Dijelaskan Nizar Ali, Satgas Umrah akan menjadi salah satu tim andalan Kemenag. Satgas betujuan untuk membantu dan melindungi masyarakat dalam mengawal ibadah umrah agar berjalan lebih baik.
“Kami berharap kepada semua Kementerian/lembaga yag terlibat dalam Satgas ini bisa saling membantu dan menindaklanjuti permasalahan umrah yang terjadi ke depan,” tambah Nizar Ali.
Disampaikan Nizal Ali, selama ini Kementerian Agama sudah melakukan tindakan untuk melindungi calon jemaah umrah dengan melakukan moratorium izin pendirian PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah), serta memantau PPIU melalui aplikasi online dan offline.
“Dengan adanya Satgas ini, nantinya dapat menindaklanjuti. Untuk itu, MoU harus segera disepakati sebagai payung hukum untuk kita dalam bertindak,” kata Nizar Ali.
Nizar berharap, nantinya Satgas dapat berkontribusi untuk jalannya pelaksanaan ibadah umrah yang aman dan nyaman bagi masyarakat. “Terima kasih untuk semua pihak yang terlibat memberi arahan dan pemahaman tentang Satgas ini. Semoga kita satu sepamahaman untuk melindungi masyarakat dalam melaksanakan ibadah umrah. MoU ini dapat menjadi piranti early warning system untuk mencegah permasalahan,” tandas Nizar.
