Balikpapan,IniOnline.id – Bertempat di Hotel Grand Senyiur Balikpapan, Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial melalui Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan melaksanakan Rapat Koordinasi Wilayah II Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan (Bantuan Pangan Non Tunai dan Bantuan Sosial Beras Sejahtera). Acara yang dilaksanakan selama 4 (empat) hari pada hari Selasa sampai dengan Jum’at, 3 sampai dengan 6 Juni2018 ini dihadiri oleh seluruh 65 perwakilan dari Dinas Sosial Kabupaten/Kota beserta para Koordinator Tenaga Kesejahteraan Sosial (Korteks) Bansos Pangan masing-masing wilayah dan perwakilan Dinas Sosial Provinsi dari 7 wilayah dari Wilayah Kerja II Bansos Panagan. Kegiatan yang melibatkan lintas kementerian ini menghadirkan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Direktur Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial beserta para Pranata Komputer, dan utusan dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan selaku Pemateri. Selain itu hadir juga para perwakilan Himbara dari setiap wilayah.
Adapun tujuan dilaksanakannya Rakor ini yang pertama adalah untuk menyebarluaskan berbagai informasi tentang pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan. Yang kedua untuk membahas tentang input data melalui aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Dan yang ketiga membahas tentang kemajuan dan kendala pada pelaksanaan Bantuan Pangan Non Tunai maupun bantuan Beras Sejahtera.
Dalam laporannya, Direktur Penanganan Fakir Miskin Perkotaan, Bapak Mumu Suherlan, menyatakan bahwa peserta kegiatan dan Panitia usat terdiri dari 30 orang serta Peserta Daerah sebanyak 202 orang yang terdiri dari: Kepala Dinas Sosial dari 65 Kabupaten/Kota, Kepala Bidang yang membidangi penanganan fakir miskin pada Dinas Sosial di 7 provinsi yakni Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Banten, DKI Jakarta, dan Bali. Kemudian Korteks dari 65 Kabupaten/Kota, serta Operator Data Dinas Sosial Dari 65 Kaupaten Kota serta dan 3 panitia daerah.
Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin dalam arahannya menekankan bahwa pekerjaan rumah besar bagi kita semua adalah Data. Verifikasi dan Validasi data yang diinput melalui SIKS-NG mesti dikerjakan dengan serius serta profesional. Sehingga para Kepala Dinas Sosial hendaknya menunjuk SDM-SDM yang handal dan memiliki ketertarikan dalam bidang teknologi informasi sebagai operator verivali data di daerah. Karena hasil kerja mereka sangat krusial dalam penentuan kualitas serta ketepatan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Pekerjaan Rumah kedua adalah Bansos Rastra, Bapak Andi ZA Dulung kembali menegaskan bahwa seluruh wilayah di Indonesia harus sudah mengkonversi Bansos Rastra menjadi BPNT pada tahun 2019. Cashless method yang diterapkan pada BPNT diyakini mampu untuk menghilangkan praktik-praktik ilegal yang terjadi dalam skema bansos rastra seperti: bagi roto, buruknya kualitas beras dan ketidaktepatan sasaran program. “Tidak ada alasan bagi daerah untuk menunda konversi Bansos Rastra ke BPNT jika daerah niat bersungguh-sungguh untuk menekan kemiskinan di wilayah kerja masing-masing”, beliau berujar.
Pada kesempatan ini, Kepala Pusdatin Kessos beserta seluruh Pranata Komputer juga menerapkan sistem dokter-pasien pada seluruh wilayah, dimana masing-masing wilayah pada Kegiatan ini dapat langsung memperbaharui data melalui SIKS-NG dengan dipandu langsung oleh para profesional dari Pusdatin Kessos. Bapak Said Reza Pahlevi berharap dengan dihadirkannya para Prakom ini dapat membantu mengakselerasi proses pembaharuan Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin pada Wilayah Kerja II Bansos Pangan yang digawangi oleh Direktorat Penanganan Fakir Miskin Perkotaan yang dikomandoi oleh Bapak Mumu Suherlan selaku Direktur.
Pada akhirnya Kementerian Sosial melalui Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah membantu hingga suksesnya kegiatan ini. (kemsos/na)
