JAKARTA, IniOnline.id – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyambut baik pelaksanaan acara penghargaan Top Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 2018. Menurutnya, Top BUMD, penghargaan bergengsi. Ia berharap, ini bisa merangsang seluruh BUMD yang ada di Indonesia bisa lebih baik lagi. Karena harus diakui, banyak permasalahan yang melilit perusahaan plat merah di daerah.
“Permasalahan yang ada yaitu bagaimana mengatur BUMD itu sendiri yang masing- masing daerah punya inovasi, inovasi, kreasi, kreasi dan bagaimana harus bersinergi dengan berbagai lembaga yang ada,” kata Tjahjo, acara Top BUMD di Jakarta, Kamis (3/5).
Menurut Tjahjo, diperlukan beberapa langkah untuk memperbaiki wajah BUMD di Tanah Air. Langkah pertama, revitalisasi BUMD. Perusahaan plat merah daerah tersebut, harus menjadi badan usaha yang lebih profesional. Sehingga bisa menghasilkan keuntungan tanpa melupakan fungsi pelayanannya kepada masyarakat. Langkah kedua dari sisi penyiapan regulasi.
“Ketiga, peran pembangunan daerah. Sehingga mampu menggerakan semua sektor yang ada. Yang keempat modal. Saya kira perlu menambahkan keperluan modal dan subsidi atau hibah sesuai peraturan perundang-undangan yang ada,” kata Tjahjo.
Dari sisi regulasi, kata Tjahjo, daerah diberi kebebasan untuk menggerakkan BUMD, tapi dengan catatan harus fokus. Tjahjo pun kemudian membeberkan kondisi dari PDAM di Tanah Air. Kata dia, hampir 70% PDAM yang ada saat ini terus rugi. Sementara di sisi lain, di era globalisasi ini, persaingan kian tajam. Ini jadi tantangan yang harus dijawab. Sehingga kedepan, BUMD bisa menjadi wadah atau instrumen yang memberi kontribusi signifikan bagi pertumbuhan dan perkembangan investasi serta industri.
“Kalau kita jujur mengakui dari sejumlah data BUMD yang ada, jumlah BUMD yang ada di negara kita ada 1.123 BUMD dan 26 BPD. Kontribusi laba BPD itu mencapai 92,73%. BUMD yang paling untung adalah perbankan,” kata Tjahjo.
Tjahjo pun kemudian menceritakan pertemuannya dengan Otoritas Jasa Keuangan dan pengurus dari 6.300 BPR se Indonesia. Kata Tjahjo, semua BPR berkomitmen menciptakan persaingan yang sehat dengan pengawasan ketat dari OJK. Ia pun berharap, itu akan membawa kemajuan, dan masyarakat bisa merasakan manfaatnya.
Terkait BUMD sendiri, kata dia, badan usaha yang mengurusi air minum yang kini harus dicermati. Sebab dari 387 PDAM yang ada, kontribusi labanya hanya sebesar 0,01%. Ini tentu harus menjadi perhatian.
“Baru satu bulan saya menjadi Mendagri sudah mendapatkan lampu merah karena hampir 59% PDAM se- Indonesia terlibat masalah hutang,” katanya.
Masalah itu lanjut Tjahjo menjadi perhatian Presiden Jokowi yang kemudian menggelar rapat dengan Menteri Keuangan. Keputusan pun diambil, pemerintah tetap memberikan suntikan subdisi. Ia berharap suntikan subsidi ini bisa dimanfaatkan dengan baik, sehingga kinerja PDAM bisa lebih baik lagi.
“Diputuskan anggaran yang disubsidi 4,7 triliun untuk mensubsidi hampir 59% jumlah PDAM yang ada di negara kita baik itu di tingkat kota maupun kabupaten. Saya kira perlu diselaraskan dengan baik,” katanya.
Serta yang tak kalah penting, kata Tjahjo, adalah pengawasan. Dengan pengawasan yang baik, diharapkan masalah-masalah yang melilit BUMD bisa sedikit demi sedikit diurai. Selain mendorong BUMD lebih transparan.(mendagri/na)
