IniOnloine.id – Keterbukaan Informasi Nasional itu, Komisioner Komisi Informasi Pusat Cecep Surayadi menyebutkan inisiatif Deklarasi Keterbukaan Informasi Peserta Pemilu 2019 sudah mulai dibicarakan dengan pengurus partai politik sejak Maret 2018.
“KIP intensif menjalin komunikasi dengan seluruh parpol. Dalam pembicaraan itu parpol menyambut dengan tangan terbuka. Hari ini ada satu persepsi yang utuh dan sebangun bahwa tugas mendorong dan mengawal keterbukaan informasi tidak hanya menjadi tanggung jawab KIP, melainkan kewajiban bersama termasuk parpol,” katanya.
Secara khusus, Komisi Informasi Pusat meminta semua partai untuk membuat pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) agar masyarakat dapat mengakses langsung.
“Setelah itu kami berharap minimal partai politik bisa membentuk PPID satu unit yang mengelola informasi dokumentasi. Dengan demikian nanti yang berhubungan dengan partai politik sebagai badan publik itu bisa diakses oleh masyarakat,” kata Cecep.
Deklarasi yang dibacakan bersama-sama oleh perwakilan partai politik peserta Pemilu 2019 yang hadir berisi empat point, yaitu:
- Menjadi pendorong utama dalam akselesarasi pembangunan budaya politik Indonesia dengan menjalankan amanat UU Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik.
- Mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dengan prinsip keterbukana termasuk dalam partai pengelolaan keuangan di setiap tingkatan.
- Menjalankan prinsip transparasi akuntabel dan adil dalam melaksankan Pemilu Legislatif dan Presiden 2019.
- Mendorong semua kader parpol yang mengembang jabatan publik untuk menerapkan keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan demi mewujudkan partisipasi rakyat dan mencerdaskan bangsa.
Setelah pembacaan deklarasi dilanjutkan dengan penandatangan deklarasi oleh perwakilan masing-masing partai dan ditutup dengan memukul rebana sebagai simbol keselarasan bersama. (kominfo/na)
