Cianjur (3/5), IniOnline.id – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Perikananan Tangkap (DJPT) berkomitmen untuk senantiasa melakukan pembangunan dan memberikan bantuan yang bermanfaat bagi nelayan. Salah satunya melalui revitalisasi pembangunan Pelabuhan Perikanan (PP) Jayanti di Cianjur, Jawa Barat.
Program revitalisasi di PP Jayanti tersebut berupa peninggian revetment (talud), rehab landing stair serta pembangunan sedimen trap. Seperti diketahui, pembangunan sedimen trap ini bertujuan untuk mencegah sedimentasi di area kolam pelabuhan. Sehingga kapal perikanan secara aman dapat masuk dan bersandar dengan lebih mudah.
Anggota Komisi IV DPR RI, Ono Surono yang didampingi Kepala Sub Direktorat Pangkalan Pendaratan Ikan DJPT KKP Didit Eko Setiawan saat melakukan peninjauan di PP Jayanti (3/5), menjelaskan program bantuan pemerintah ini dibangun berdasarkan hasil kajian konsultan perencana dan tim teknis dari Direktorat Pelabuhan Perikanan, DJPT KKP.
“Kita akan terus dorong KKP untuk terus menyempurnakan pembangunan di PP Jayanti agar manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat nelayan,” ujarnya saat berdialog dengan nelayan setempat di balai pertemuan nelayan PP Jayanti.
Pada kesempatan tersebut Didit menyampaikan PP Jayanti merupakan salah satu pelabuhan yang telah masuk dalam Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional (RIPPN) sesuai dengan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/KEPMEN-KP/2018. RIPPN ini merupakan acuan bagi pemerintah dan pihak-pihak terkait untuk dapat menunjang aktivitas perikanan sesuai dengan wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI).
“Tentu PP jayanti ini akan menjadi perhatian pemerintah untuk kita dorong keaktifannya dan menjadi pusat perikanan tangkap di Kabupaten Cianjur. Apalagi di daerah Cianjur ini ada 3 kecamatan pesisir yang mayoritas masyarakatnya adalah nelayan,” imbuh Didit
Di kesempatan yang sama, dialog dengan nelayan juga dilakukan untuk menjaring aspirasi dari masyarakat. Dalam dialog tersebut, nelayan mengutarakan keinginannya untuk mendapatkan bantuan pemerintah berupa kapal perikanan, alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan.
“Bantuan pemerintah dapat diusulkan oleh koperasi nelayan yang berbadan hukum ke Dinas Kelautan dan Perikanan setempat, setelah itu dapat diajukan kepada kami atau KKP. Selama ini Komisi IV DPRRI bersama pemerintah melalui KKP terus bahu membahu untuk menyusun dan melaksanakan program dan anggaran yang langsung bersentuhan dengan pelaku utama yaitu nelayan,” papar Ono, politisi PDIP Perjuangan asal Indramayu tersebut.
Sementara itu, Direktur Pelabuhan Perikanan Frits P Lesnussa yang ditemui di kantornya Jakarta mengatakan, revitalisasi pembangunan PP Jayanti sudah selesai pada tahun 2017. Tindak lanjut dari pemeliharaan kolam pelabuhan akan terus dilakukan untuk menghindari sedimentasi.
“Sudah menjadi tanggung jawab kami untuk mengelola pelabuhan perikanan di seluruh Indonesia sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku. Program pembangunan yang kita jalankan ini tentunya tidak hanya untuk operasional di kawasan pelabuhan perikanan saja, tetapi pada akhirnya yang pasti harus kita wujudkan adalah kesejahteraan nelayan dan keberlanjutan sumber daya ikan. Oleh karena itu, sangat pas sekali kampanye kita dengan semboyan ‘Ikan Lestari Nelayan Berseri’,” pungkasnya. (KKP/na)
