IniOnline.id – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terus mendukung Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) sebagai salah satu sentra pangan nasional. Untuk meningkatkan keberlangsungan suplai air bagi lahan pertanian dibangun tiga bendungan baru yakni Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, Karalloe di Kabupaten Gowa dan yang baru dimulai konstruksinya adalah Bendungan Pamukkulu di Kabupaten Takalar. Hal ini sejalan dengan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk membangun ketahanan air dan pangan nasional.
Kepala Pusat Bendungan Ditjen Sumber Daya Air Ni Made Sumiarsih mengatakan pembangunan bendungan akan dilengkapi dengan pembangunan jaringan irigasi yang disebut sebagai Irigasi Premium atau irigasi yang mendapat jaminan suplai air bendungan. Dengan demikian biaya pembangunan bendungan yang mahal, dapat dipastikan air-nya mengalir sampai ke sawah petani dan sumber air baku masyarakat.
Hal tersebut disampaikannya saat mendampingi kunjungan kerja spesifik Komisi V DPR RI ke Bendungan Paselloreng di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan, 19-21 Maret 2018. Kunjungan kerja dipimpin oleh Pimpinan KOmisi V DPR RI Muhidin M. Said dan diikuti 15 anggota Komisi V DPR.
Dalam kunjungan tersebut para anggota Komisi V DPR salah satunya menyoroti pentingnya pelaksanaan manajemen konstruksi dan komitmen terhadap keamanan dan keselamatan konstruksi sehingga meminimasi risiko kecelakaan kerja.
Terkait progress pembangunan bendungan, Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang T. Iskandar mengatakan saat ini telah mencapai 69,49% dan ditargetkan bisa selesai pada Desember 2018 atau lebih cepat dari target semula yakni Juli 2019.
“Kapasitas tampung maksimal bendungan yakni 138 juta m3 yang merupakan terbesar dibandingkan Karalloe dan Pamukkulu. Manfaatnya akan mengairi irigasi seluas kurang lebih 7.000 ha yang akan ditingkatkan dapat mengairi 10.000 ha serta menjadi sumber air baku untuk 4 kecamatan di Kab. Wajo sebesar 305 liter/detik, konservasi air, pengendali banjir Sungai Gilireng, perikanan air tawar dan pariwisata,” jelas T. Iskandar.
Ketersediaan lahan saat ini sudah 681 ha atau 36,8% dari 1.849 ha lahan yang dibutuhkan.
Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN), pembiayaan pembebasan lahan menggunakan dana talangan oleh kontraktor yang akan diganti oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) dengan total kebutuhan dana sebesar Rp 193,9 miliar. Untuk biaya pembangunan bendungan Rp 736 miliar dan dikerjakan oleh kontraktor BUMN kerjasama operasi dengan kontraktor swasta nasional yakni PT. Wijaya Karya – PT. Bumi Karsa, KSO (Kerjasama Operasi).
Kontraktor lokal kategori kecil juga dilibatkan sebagai sub kontraktor diantaranya pekerjaan pasangan batu, pintu mekanikal, instrumentasi. Sementara sebagai konsultan supervisi adalah PT. Mettana, PT. Timor Konsultan, PT. Raya Konsultan KSO dengan nilai Rp 37 miliar. (pupr/na)
