JAKARTA, IniOnline.id – ” Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) adalah kementerian regulasi,” kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat jadi narasumber dalam Rapat Pimpinan Nasional Institut Lembang 9, di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (26/2).
Menurut Tjahjo, Kemendagri sekarang berbeda dengan Kemendagri di era orde baru, di era Mendagri seperti Amir Machmud, Rudini, sampai R Hartono. Sekarang, Kemendagri adalah kementerian regulasi. Dan terkait tugas serta fungsi Kemendagri, perintah Presiden serta Wakil Presiden kepadanya sangat jelas dan tegas. Pertama, bagaimana membangun hubungan tata kelola antara pemerintah pusat dan daerah yang harus kian efektif dan efisien. Kedua, mempercepat reformasi dan konsolidasi demokrasi.
“Ini dalam rangka memperkuat otonomi daerah,” katanya.
Yang pasti, kata Tjahjo, tugas Kemendagri adalah memastikan program pemerintah pusat berjalan di daerah. Dan juga memastikan janji kampanye Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla yang dijabarkan dalam Nawacita juga terlaksana dengan baik.
“Mempercepat pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial, memastikan program strategis pemerintah pusat harus terlaksana di provinsi di kabupaten, kota sampao di tingkat desa dan kelurahan,” katanya.
Tentunya kata dia, dengan menyelaraskannya dengan janji kampanye kepala daerah, baik gubernur, Bupati dan walikota. Awalnya agak sulit. Tapi ini bisa diantisipsi dengan baik karena Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla paradigmanya membangun Indonesia sentris, yang tidak hanya di Jawa.
“Padahal kalau seorang politisi kalau mau jujur membangun di Jawa saja sudah 68% suara pemilih setiap Pileg dan Pilpres. Tapi baru kali ini Pak Jokowi berkunjung ke Papua saja sudah yang ke 8 kali. Ini untuk memastikan kalau program strategis pusat bisa sampai kepada daerah, ini tercapai,” kata Tjahjo.
Kenapa akselerasi pembangunan digenjot sedemikian rupa, dan dipacu dalam lima tahun periode pemerintahan, karena kata dia, Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla, ingin mempercepat menjawab permasalahan yang selama 72 tahun sejak Indonesia merdeka tak terhadap maksimal.
“Bayangkan 72 tahun kita merdeka fokusnya mulai jaman Pak Harto sampai berakhirnya Pak SBY, jargon sandang pangan papan itu. Okelah sandang sudah selesai, sandang mahal sandang murah, sandang selundupan ada di masyarakat. Papan, yang layak ini saja sampai sekarang masih belum,” tuturnya.
Maka kata dia, selama 3 tahun pemerintahannya, Jokowi dan JK memforsir akselerasi pembangunan. Terutama pembanguan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, udara, laut, tol laut dan sebagainya. Termasuk juga mempoles wajah perbatasan Negara. Tidak lupa pembangunan waduk-waduk, baik besar maupun kecil. Ini semua untuk menunjang swasembada.
“Termasuk juga embung-embung kecil. Tugas Kemendagri sebagai poros pemerintahan pusat dan daerah, ingin membantu meyakinkan gubernur, bupati, walikota yang dipilih melalui proses Pilkada serentak menjadi kepala daerah yang amanah bagaimana bersama -sama membangun pusat dan daerah demi kemaslahatan masyarakat yang ada di daerah,” ujarnya.
Tjahjo yakin program infrastruktur ekonomi dan sosial akan bisa selesai. Apalagi dua pemimpin yakni Jokowi dan JK, rajin turun ke bawah. Termasuk juga 187 kecamatan yang belum ada puskesmasnya.
“Insya Allah tahun ini sudah bisa selesai. Sekolah-sekolah juga sudah selesai tinggal memacu infrastruktur sosial khususnya ekonomi dan pangan tadi,” kata dia. (kemendagri/na)
