JAKARTA, IniOnline.id – Politik uang merendahkan martabat rakyat. Para calon atau partai yang menggunakan politik uang untuk menang dalam kontestasi secara nyata merendahkan martabat rakyat. Suara dan martabat rakyat hanya dinilai dengan bahan makanan atau uang. Padahal nilainya tidak sebanding dengan apa yang akan didapat selama lima tahun.
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan itu di Jakarta, Rabu (21/1). Menurut Tjahjo, faktor uang dalam kontestasi politik di Indonesia seperti Pilkada dan pemilu sulit dihindari. Penyebabnya, Pilkada maupun pemilu membutuh biaya besar. Sementara di sisi lain, banyak anggota masyarakat yang kesadaran demokrasinya rendah. Mudah tergoda oleh politik uang.
“Penggunaan politik uang dalam Pilkada dan pemilu motifnya bermacam-macam, salah satunya motif ‘uang saksi’, uang pendaftaran, uang untuk TPS, saksi,dan pengawasan,” kata Tjahjo.
Harus diakui pula, kata Tjahjo, memasuki tahapan Pilkada kali ini, isu-isu hoax dan SARA terkait pasangan calon marak beredar terutama lewat media sosial. Misalnya isu dugaan ijasah palsu, utang piutang dan permasalahan privasi lainnya. Isu itu dihembuskan untuk memantik gerakan kelompok massa. Diperparah lagi, banyak beredar akun-akun medsos dengan nama palsu. Tujuan ikut berkampanye dan memprovokasi.
“Provokasi isu SARA sangat berbahaya jika disebarluaskan akan dapat menimbulkan banyak kegaduhan dan stigma buruk pada suatu kelompok sehingga perlahan akan mulai muncul sikap kebencian,” ujar Tjahjo.
Ini kata Tjahjo yang kemudian dapat menimbulkan gesekan, kegaduhan antar kelompok masyarakat dan berbahaya dimanfaatkan oleh sekelompok oknum dengan tujuan merubah peta politik demi kemenangan atau menjatuhkan rival politiknya. (kemendagri/na)
