Jakarta, IniOnline.id – Kementerian Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan Temu Kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) Kominfo sebagai ajang silaturahmi untuk meningkatkan kecepatan dan kualitas kinerja pegawai Kominfo. Temu Kerja ini bertujuan untuk memantapkan tekad agar terus bekerja maksimal sesuai dengan semangat Proaktif (Profesional, Akuntabel, Integritas dan Inovatif), serta memastikan seluruh program prioritas bisa dituntaskan pada akhir 2018.
Sektor komunikasi dan Informatika merupakan sektor yang bergerak cepat bahkan menimbulkan disruption. Sesuai bidang kewenangan pegelolaannnya tersebut, Kominfo dituntut dinamis dan antisipatif terhadap perkembangan ke depan agar secara kelembagaan dapat berperan sebagai driver, dan katalisator, serta pendorong perubahan. Artinya Kominfo diharapkan menjadi ujung tombak perubahan dan bukan sebagai penghambat perubahan ke arah masyarakat yang lebih produktif.
“Apa yang harus kita lakukan agar Kementerian Kominfo mendapat penghargaan masyarakat? Ubah proses. Jangan melihat aturan sebagai satu-satunya yang harus kita ikuti. Aturan adalah rujukan, tapi tidak ada aturan yang tidak bisa diubah. Di level Peraturan Menteri pun jika harus diubah agar melayani lebih baik, ubahlah. Yang kedua, orientasinya adalah pelayanan. Jangan melayani seperti gergaji, “come to you come to me”, sudah datang ke satker yang tepat dioper ke satker lain. Kalau bisa dipercepat, percepat. Tapi tentu dalam aturan” tegas Rudiantara pada Temu Kerja ASN Kementerian Kominfo di Hotel Red Top Jakarta, Selasa (16/01/2018).
Upaya peningkatan kelembagaan Kominfo harus dilakukan secara terus menerus (continuous improvement) sejalan dengan dinamisnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Bertolak dari hal tersebut, pola pembinaan pegawai juga harus dinamis, baik pembinaan karakter, knowledge maupun skill untuk mengantisipasi kebutuhan masyarakat ke depan yang selalu membutuhkan pembaharuan.
“Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, untuk menunjuk jabatan-jabatan tertentu, struktural, yang diutamakan adalah unjuk kinerja, deliverables, hasil. Tentu senioritas dan masalah golongan jadi pertimbangan, tapi nomor satu adalah kinerja. Kalau golongannya tinggi justru seharusnya dapat menunjukkan kinerjanya,” jelas Menkominfo.
Selain itu visi entreprenokrat perlu dimiliki oleh ASN untuk mengerti apa yang dibutuhkan dunia industri untuk tumbuh dan berkembang tanpa merugikan kepentingan publik. Dengan visi tersebut, fungsi fasilitator dan katalisator yang dimiliki Kominfo dapat diperankan secara baik yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan industri sebagai sektor riil yang produktif bagi perekonomian nasional.
“Kita ini policy maker di bidang digital dan teknologi yang berkaitan dengan internet, telekomunikasi, dsb. Pola pikirnya sebagai enabler tatanan sosial. Kita posisikan kebijakan tersebut untuk menjadi penggerak di sektor ekonomi. Sektor komunikasi dan informatika, media, di 10 tahun terakhir ini pertumbuhannya paling tinggi dalam kontribusinya ke GDP, tumbuh di atas 10%,” (kemkominfo/na)
