IniOnline.id- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, menggelar rapat persiapan pemilihan kepala daerah 2019. Rapat dipimpin langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah, Sumarsono dan dihadiri kepala biro pemerintahan dari 171 daerah yang akan menggelar pemilihan di tahun ini.
Menurut Sumarsono, dalam rapat, dibahas berapa penjabat, pelaksana harian (Plh) dan pejabat sementara (Pjs) kepala daerah yang dibutuhkan. Semua di inventarisir. Ini yang dikonsolidasikan dengan seluruh biro pemerintahan dari 171 daerah. Setelah rapat persiapan dengan para kepala biro pemerintahan, akan ada rapat kembali yang khusus membahas persiapan Pilkada.
“Ini yang rapat pertama. Berikutnya adalah memastikan kesiapan daerah khusus ya status daripada dukungan Kemendagri melalui jajaran Pemda terkait dengan juga informasi mengenai data potensial, pemilih yang telah dibagikan hingga nanti persiapan problem yang dihadapi di daerah.
Misalnya masih ada enggak problem blanko kosong dan seterusnya itu dan kita memonitor dari mereka,” kata Sumarsono.
Masalah lain yang akan dibahas dalam rapat persiapan Pilkada lanjutan, kata dia, terkait dengan Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Akan dievaluasi, mana saja daerah yang belum meneken NPHD. Khususnya yang terkait dengan dana dukungan pengamanan. Karena untuk NPHD bagi penyelenggara pemilu, baik itu KPU dan Bawaslu, telah clear semuanya.
“Juga soal NPHD masih ada enggak kaitannya dengan problem proses pencairan langsung termin atau apa itu pada rapat hari ini dapat kita lakukan pemantauan. Juga keamananlah sebelum penyelenggaraan Pilkada.
Terakhir yang dibahas, kata Sumarsono, terkait dengan teknis penyelenggaraan. Karena mungkin saja di beberapa daerah seperti di Papua masih ada kendala dan seterusnya.Jadi ini perlu crosscek dari awal.
“Sekaligus teknis operasional di daerah yang akan kita koordinasikan lebih lanjut terutama melalui desk Pilkada yang ada di setiap daerah,” katanya.
Rapat yang sekarang digelar, ujarnya, baru bersifat pemantauan. Berapa jumlah penjabat, Plh atau Pjs baru akan diketahui semuanya dalam rapat lanjutan nanti. Menurut dia, ini harus segera diinventarisir. Sebab yang maju Pilkada, tidak hanya kepala daerah dan wakilnya. Tapi juga ada beberapa Sekretaris Daerah yang juga ikut berlaga.
“Belum lagi sejumlah Sekda yang mencalonkan. Kemudian Sekda yang baru bikin pernyataan di umum kami mengundurkan diri. Kita enggak perlu pernyataan di depan umum tapi tertulis dia bersedia mengundurkan diri dan memproses pengunduran dirinya,” ujarnya.
Berapa jumlah pastinya penjabat, Plh dan Pjs, Sumarsono belum bisa menyebutkan. Tapi perkiraan di Pilkada setentak kali ini, mungkin jumlahnya lebih banyak dari Pilkada sebelumnya. Prediksinya berdasarkan fenomena yang terjadi menjelang pesta Demokrasi di daerah.
“Dulu di hari hari pertama begini belum keliatan belum terasa ASN-nya mencalonkan diri. Sekarang sudah mulai terasa di sejumlah tempat bukan saja aparat sipil negara juga dari unsur kepolisian pun juga TNI juga,” katanya (Kemendagri/na)
