YOGYAKARTA, IniOnline.id- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimistis, pemilihan kepala daerah berjalan lancar. Meski begitu, deteksi dini harus tetap ditingkatkan. Kewaspadaan terhadap potensi kerawanan Pilkada jangan sampai mengendur. Apalagi daerah yang akan menggelar pemilihan cukup banyak mencapai 171 daerah. Ditambah lagi, sebagainya daerah yang akan menggelar Pilkada, adalah daerah yang padat penduduk.
“Saya cukup optimis akan lancar walaupun ada riak, wajarlah namanya hari Pilkada serentak yang paling besar di 171 daerah. Di daerah padat pemilih pula seperti Jabar, Jateng, Jatim, Sumatera Utara, Sulsel, Kaltim, Lampung. Tapi secara prinsip saya kira untuk keamanan, ketertiban ada kepolisian. Yang penting partisipasi masyarakat makin meningkat, jadi perlu sosialisasi yang baik,” kata Tjahjo, usai menghadiri acara pernikahan putri Menteri Sekretaris Negara, Pratikno di , Jogja Expo Center (29/12).
Pemerintah dengan seluruh jajarannya, kata Tjahjo, pastinya ingin pesta demokrasi di 171 daerah itu aman. Karena kewaspadaan dan deteksi dini jangan sampai mengendur. Prinsipnya, semua daerah berpotensi rawan. Sehingga semuanya tidak lengah. Terkait peta kerawanan Pilkada, pastinya ada kriteria-kriterianya. Misalnya, Bawaslu telah mengeluarkan indeks kerawanan. Lembaga lain, seperti BIN dan kepolisian tentunya juga sudah memetakan kerawanan dalam Pilkada nanti. Semua itu, jadi bahan input bagi Kemendagri.
“Kita ingin mengamankan bahwa semua daerah itu pada prinsipnya berpotensi rawan, tapi ada beberapa kriteria yang nanti kami akan input dari Polri lah, telaah BIN. Saya kira potensi mana yang selama ini mungkin yang Pilkadanya ada masalah, ” kata dia.
Dan, kata Tjahjo, yang tak kalah penting adalah ketegasan terhadap mereka yang nyata-nyata ingin merusak pesta demokrasi. Perlu ketegasan menindak para pelaku politik uang. Praktek kotor itu harus dilawan. Karena itu mesti ada Sanksi yang bisa membuat efek jera. Masyarakat juga harus berani melaporkan.
“Jangan sampai kemenangan seseorang karena masalah uang. Masyarakat dimohon untuk bisa melawan, KPU-nya juga harus tegas Bawaslunya juga harus tegas,” ujarnya.
Tjahjo juga mengajak semua elemen masyarakat berani melawan kampanye berbau SARA, fitnah, dan ujaran kebencian. Kontestasi harus berjalan fair dan demokratis. Adu program, gagasan dan konsep yang mesti di kedepankan.
“Mari kita lawan yang sifatnya fitnah dan berujar kebencian jangan sampai hanya karena Pilkada merusak persaudaraan masyarakat di daerah,” kata dia.
Karena itu, dibutuhkan peran serta semua pihak, kata Tjahjo. Masyarakat harus disadarkan bahaya hoak dan fitnah. Mesti ada sosialiasi massif tentang itu. Dan, penegak hukum, seperti kepolisian juga harus tegas. Serta yang tak kalah penting, masyarakat harus berani dan pro aktif, melaporkan.
“Masyarakat juga harus proaktif mengadukan. Kalau emang ada pasangan calon yang kampanyenya justru tidak program tapi malah berujar kebencian, malah fitnah karena kan modal yang sekarang berkembang di media sosial, dua ini, kesatu fitnah, yang kedua masalah kebencian. Harus tegas kalo enggak bisa repot. Yang penting kita lawan tuh politik uang yang kedua adalah kampanye hitam harus di lawan,” tuturnya. (kemendagri/na)
