inionline.id – Wacana pergantian Panglima TNI Gatot Nurmantyo kembali hangat diperbincangkan masyarakat. Panglima TNI yang beberapa bulan lagi berusia 58 tahun memang segera memasuki masa pension sebagai prajurit TNI.
Kandidat Panglima TNI yang baru saat ini masih dipersiapkan oleh Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi untuk dilaporkan pada Presiden Joko Widodo yang saat ini sedang berada di luar negeri.
Pengamat Intelijen dan Isu-Isu Kawasan dari Universitas Indonesia, Ridwan Habib, menilai wajar bila ada wacana pergantian Panglima TNI, karena itu bagian dari rotasi.
“Saya kira wajar saja kalau ada wacana pergantian Pak Gatot , karena itu bagian dari rotasi kepemimpinan yang normal,” ujar Ridwan Habib di Jakarta, Selasa, (14/11/2017).
Menurutnya, pergantian Panglima TNI mutlak sepenuhnya hak Presiden. Sebab, Presiden bisa dan boleh mengganti Panglima kapan saja, tentu dengan mekanisme mengajukan usulan nama kepada DPR.
Ridlwan menjelaskan, Indonesia perlu Panglima TNI yang fokus pada penguatan strategi pertahanan Indonesia di kawasan. Setidaknya ada tiga dinamika isu kawasan yang harus menjadi perhatian khusus TNI.
Misalnya, kata Ridwan, persoalan pertama tentang isu Laut Tiongkok Selatan. Posisi Indonesia yang amat strategis membutuhkan visi kepemimpinan Panglima TNI yang jelas terhadap isu ini.
“Perlu penguatan pangkalan pangkalan di pulau terluar, misalnya di Ranai. Lalu juga tambahan alutsista untuk TNI AL dan TNI AU,” ujarnya.
Dikatakannya, TNI Angkatan Laut idealnya harus mampu beroperasi maksimal di luar Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE), bahkan hingga 200 nautical mile dari lepas pantai Indonesia.
Panglima TNI idealnya juga harus memikirkan interoperability ketiga angkatan yang saling mendukung dalam mengamankan wilayah Indonesia.
“Jangan hanya terjebak dalam isu dalam negeri saja,” ungkapnya.
Masalah kedua, lanjutnya, adalah dinamika konflik ISIS di Filipina Selatan. Walaupun Marawi sudah berhasil direbut oleh tentara Filipina, namun jalur laut belum sepenuhnya aman. Maka, perlu penguatan operasi bersama Angkatan Laut didukung dengan kekuatan armada Udara di kawasan itu.
“Isu ini tidak boleh diremehkan dan dianggap angin lalu. Butuh Panglima TNI yang memahami secara detail mekanisme operasi laut dan operasi udara,” pungkasnya.
Problem ketiga, lanjut Ridwan, adalah isu Papua yang terus digaungkan oleh kelompok kelompok separatis di Papua. Seorang Panglima TNI idealnya memiliki kemampuan pengendalian operasi penggalangan agar isu Papua tidak dimanfaatkan secara negatif oeh kelompok separatis bersenjata.
“Salah satunya misalnya dengan menggalang dukungan negara negara di Pasifik Selatan agar mau menerima kepemimpinan Indonesia dalam memerangi tindakan illegal pencurian ikan di laut sekitar kawasan (IUU Fishing) .
“Pengaruh Indonesia diharapkan mampu mencegah internasionalisasi isu Papua oleh gerakan separatis bersenjata,” ujarnya.
Menurut Ridwan lagi, permasalahan strategis yang global seperti ini yang idealnya menjadi prioritas fokus Panglima TNI dan bukan soal politik dalam negeri.
Ridwan yang juga Koordinator Indonesia Intelligence Institute itu meyakini Presiden Joko Widodo sudah mempunyai calon pengganti yang tepat sebagai Pengganti Jenderal Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.
“Presiden Jokowi tentu sudah punya kalkulasinya, dari sisi waktu tentu sudah wajar jika Panglima yang sekarang diganti,” ucapnya. ( MRZ)
