SURAKARTA – inionline.id
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo memastikan pemerintah ingin terlibat turun dalam rencana Pendirian Balai Pelestarian Cagar Budaya Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat (KKSH).
“Pak Presiden Jokowi memerintahkan kepada saya untuk membenahi keraton ini dengan baik. Karena memang beliau bekas walikota disini,” kata Tjahjo saat rapat koordinasi Watimpres, Kemdikbud, kemenPANRB dan Kemenpar dengan Raja KKSH Pakubuwono ke XIII di Keraton Surakarta, Kamis (24/8).
Pak Jokowi kata Tjahjo ingin membenahi keraton tanpa menyinggung masalah internal keraton. Karena itu menjadi urusan internal. Pembenahan secara menyeluruh yang diminta.
“Kami hadir disini semua satu sebagai pemerintah, untuk mempercepat proses pembangunan sampai tujuan wisata cagar budaya keraton ini segera tercapai. Tanpa pemerintah ikut campur terhadap pemerintahan yang ada di keraton,” ujarnya.
Tjahjo menambahkan kenapa dirinya begitu serius mendorong agar rencana ini selesai, selain tugas dari presiden, dirinya mengaku punya beban tersendiri bagi KKSH ini.
“Secara pribadi walaupun bukan kerabat tapi ada beban, karena saya banyak menyimpan pusaka keraton yang suatu saat bisa dikembalikan ke sini sebagai perlambang bawah pusaka tidak boleh lepas dari keraton,” ujarnya.
Tjahjo meminta maaf terkait permintaan dari pihak KKSH dari jaman Presiden SBY yang belum terealisasikan. Menurutnya, pemerintahan itu satu. “Yang belum diselesaikan jaman Pak SBY akan diselesaikan oleh Pak Jokowi, saya kira ini niat kita,” ujarnya.
Pak Jokowi kata Tjahjo berharap rencana ini selesai tahun 2018. Tentu target ini tidak biasa juga seenaknya, harus permisi kepada Sinuhun (Pakubuwono ke XIII) mana yang boleh dan mana yang tidak boleh.
“Kita juga ingin tingkat kesejahteraan abdi dalem. Bukti pemerintah hadir disetiap permasalahan bangsa khususnya hukum adat. Pak Jokowi ingin Solo ke depan harus moncer tanpa menghilangkan jati diri Solo dimana ada Keraton Hadiningrat dan Mangkunegara,” tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut juga dibacakan maklumat Pakubuwono XIII terkait peran keraton untuk bangsa Indonesia, Tjahjo memuji dan memahami bahwa keraton ikut peduli terhadap kondisi bangsa.
“Persoalan rencana cagar budaya pihak keraton ingin memasukan personil silahkan diusulkan. Kemendagri tinggal menyesuaikan sepanjang tidak melanggar aturan,” tegasnya.
Tjahjo menegaskan ini menyangkut anggaran negara yang harus di audit BPK dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat tanpa menghilangkan kewenangan Sinuhun.
“Pemerintahan di keraton ini tetep tanggungjawab Sinuhun, mana-mana yang harus kami laporkan, mana-mana perintah Sinuhun yang kami lakukan mana yang jangan dulu, silahkan disampaikan. (kemendagri/na)
