Klaten – inionline.id
Sejak tiga tahun menerima anggaran Dana Desa, banyak yang telah dilakukan oleh desa Ponggok. Di hadapan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, Kepala Desa (Kades) Ponggok H. Junaedhi Mulyono, memaparkan program-program yang dilaksanakan dengan menggunakan Dana Desa pada saat kunjungan Menkeu di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten pada Rabu (23/07). Kades menyampaikan bahwa terdapat empat strategi alokasi anggaran Dana Desa ini, yaitu alokasi pembangunan infrastruktur, alokasi penyelenggaraan aparat desa, alokasi pembinaan serta pemberdayaan masyarakat, dan alokasi bidang tidak terduga yang digunakan untuk penanganan kondisi darurat atau mitigasi bencana. Mendengar pemaparan Kades, Menkeu berpesan untuk menjaga dan memelihara kesuksesan yang telah diraih.
“Saya ingin sampaikan kepada Bapak jaga terus kerukunan warganya. Ciptakan rasa memiliki bahwa ini adalah kerja bersama dan pelihara terus rasa persaudaraan, solidaritas, saling percaya, saling menjaga. Jangan sampai dirusak oleh siapapun,”pesan Menkeu kepada Kades Ponggok.
Menkeu mengungkapkan kebanggaannya kepada Kepala Desa dan berniat mengajak Kades untuk mengunjungi negara maju seperti negara-negara Nordik atau Singapura apabila ada kesempatan. Namun demikian, Menkeu tidak ingin desa menjadi kebingungan dalam mengelola anggaran dana desa dan berharap agar dana tersebut digunakan dengan baik dan tidak untuk disalahgunakan.
“Saya berharap bahwa seluruh desa di Indonesia bisa belajar dari yang sudah sukses dan juga belajar dari yang gagal. Di satu sisi ada desa Ponggok, di satu sisi kita mendengar ada Kepala Desa yang ditangkap gara-gara korupsi. Saya ingin ingatkan bahwa penyakit korupsi itu ada dimana-mana. Saya berterimakasih kepada seluruh desa di Republik Indonesia yang bisa menggunakan dananya secara baik,” pungkasnya.
Pada kesempatan itu, Kades juga menjelaskan bahwa Desa Ponggok memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang ditargetkan dana kelolaannya mencapai Rp15 milyar tahun depan. Menkeu mengharapkan desa semakin mampu atau mandiri, maka kemiskinan dapat dihilangkan. Indonesia tanpa kemiskinan dapat diwujudkan dengan kerja sama dari seluruh desa.
“Tentu kita berharap bahwa setiap desa telah memiliki tata kelola good and clean government, tata kelola yang baik dan bersih sehingga dia bisa menggunakan sumber daya dan mengembangkannya sendiri,” ujarnya.
Sebelum acara sharing session bersama warga, Menkeu menyempatkan diri untuk mendatangi salah satu tempat wisata hasil anggaran dana desa di Desa Ponggok yaitu Umbul Ponggok. Seusai acara Menkeu kemudian mengunjungi stan pameran produk-produk lokal yang mampu dihasilkan oleh warga desa Ponggok. (kemenkeu/na)
