Kesenjangan Sosial Picu Warga Lakukan Ini.

Antar Daerah057 views

Masih sengkarutnya persoalan pertambangan di wilayah Rumpin. Kabupaten Bogor terus berkelanjutan, bahkan insfrastruktur kini semakin tak nyaman untuk dilalui hal itu dikarenakan tonase truk penghasil tambang tak berbanding lurus dengan kualitas jalan yang ada.

Selain rusaknya alam dan beberapa insfrastruktur jalan  serta pemukiman yang berdekatan langsung dengan wilayah tambang nyatanya tak sepadan dengan konpensasi yang diberikan para pengusaha tambang. Hal itu tentu memicu kesenjangan sosial yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat.

Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Ade Ruhandi atau yang akrab disapa Jaro Ade (JA) merasa perlu turun tangan dengan menyaksikan langsung aktifitas di lapangan. Menurut JA, Pemerintah harus jeli melihat sekecil apapun kondisi warganya, terlebih kini pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah meyakini bahwa adanya praktek pungli yang dilakukan sebagian oknum warga terhadap pengemudi kendaraan tambang. “ Saya rasa pemerintah harus jeli melihat ketimpangan sosial disana. Pemerintah juga seharusnya bisa lebih jauh melihat seberapa jauh pungli yang dimaksud. Benarkah pungli atau hanya sebuah mutualis simbiosis saja antara pengusaha dan warga. “ Katanya

Lebih lanjut, JA menuturkan dirinya bukan mendukung adanya pungutan liar di wilayah pertambangan utamanya di rumpin. Ia hanya ingin pemerintah kabupaten bogor bisa menjembatani kebutuhan warga setempat tentu dengan dilakukannya komunikasi dengan pemerintah Pemprov Jabar.  dilihat dari sisi sosial di Kabupaten Bogor. Jadi, saya harap pihak berwenang tidak memandang semua sama. Bukan saya mendukung pungli. Tapi, harus dilihat juga latar belakang kenapa masyarakat kerap melakukan itu. Kita harus duduk bersama,” Ujarnya

Disela kunjungannya JA melihat banyaknya ketimpangan sosial yang memaksa warga harus melakukan tagihan kapada sejumlah sopir truk, salahsatunya wilayah rumpin yang jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Bogor, kurangnya lahan pekerjaan bagi warga, minimnya fasilitas yang layak menjadi kendala besar bagi warga. “ jika bicara soal perut saya rasa apapun akan dilakukan termasuk aktifitas mengutip sejumlah uang dari pelaku tambang. Makanya saya sangat berharap kepada pihak berwajib dan tentunya pemerintahan daerah bisa menyikapi ini dengan bijak. Tidak serta merta memberikan stigma jelek. “ Tutupnya

(zer)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *