Jakarta, 28/07/2017 – Menkeu Sri Mulyani Indrawati memaparkan mengapa Indonesia perlu pembiayaan alternatif seperti utang. Menurutnya, utang adalah bentuk tactical investment di bidang pembangunan manusia dan infrastruktur yang diperlukan Indonesia.
“Jadi bukan kita melakukan utang karena senang atau hobi, tapi tactical investment untuk apa yang memang dibutuhkan republik ini. Investasi manusia, investasi infrastruktur untuk mobilitas masyarakat, efisiensi dan menghilangkan biaya ekonomi yang besar, dan mengembangkan sektor keuangan supaya membikin ketahanan,” ungkapnya dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 dengan tema Utang: Untuk Apa dan Untuk Siapa? Kupas Tuntas APBN-P 2017 di Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta pada Kamis, (27/07).
Ia menyatakan bahwa tambahan utang sesungguhnya digunakan untuk hal-hal yang produktif seperti peningkatan pendidikan, infrastruktur, kesehatan, perlindungan sosial dan transfer daerah.
“Tambahan utang dalam tiga tahun belakangan dari (tahun) 2015, 2016 dan 2017 pemerintah menambah sebanyak 1.166 (triliun). Untuk apa belanja tambahan utang itu? Infrastruktur naik dua kali lipat menjadi 912 (triliun), pendidikan naik menjadi 1.176 (triliun), kesehatan naik ke 262 (triliun), perlindungan sosial naik hampir 10 kali lipat, DAK Fisik naik hampir tiga kali lipat 315 (triliun). Dilihat dari perubahan utang, akumulasi plus penggunaannya bahwa itu digunakan sifatnya untuk hal-hal yang produktif,” jelasnya.
Ia meminta banyak pihak untuk melihat tambahan utang dalam perspektif yang lebih objektif dan realistis karena utang sudah ada dari tahun-tahun sebelumnya serta Indonesia perlu dana untuk pembangunannya.
“Kalau kita lihat ada tambahan utang. Tahun-tahun sebelumnya selalu ada tambahan utang. Kalau kita ngga nambah utang apa-apa, satu tahun kita harus membayar bunga dari utang (tahun) sebelumnya, itu sudah sekitar 157 triliun. Itu baru bunganya saja. Kalau ditambah pokok sekitar 180 sampai 200 triliun tergantung jatuh temponya. Jadi, setiap tahun kalau pemerintah tidak menambah surat utang baru, kita harus membayar utang lama plus bunganya. Bayangkan APBN yang langsung dikeluarkan segitu banyak? Maka (kita) akan tidak mampu untuk membiayai infrastruktur, kesehatan, (dan) pendidikan,” pungkasnya.(kemenkeu/na)
