Jakarta, 08/06/2017 – Pemerintah memutuskan untuk menaikkan batas minimum saldo rekening yang wajib dilaporkan secara berkala oleh perbankan terkait perpajakan. Saat ini, nilai minimum tersebut menjadi sebesar Rp1 miliar di mana ada sekitar 496 ribu rekening atau 0,25 persen dari keseluruhan rekening yang ada di perbankan saat ini. Sebelumnya, batas minimum tersebut adalah Rp200 juta atau ada sebanyak 2,3 juta atau 1,14 persen dari total rekening di perbankan.
Keputusan ini didapat setelah pemerintah mendengar dan memperhatikan masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan. Ini sesuai dengan tujuan agar kebijakan tersebut lebih mencerminkan rasa keadilan, menunjukkan keberpihakan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, dan memperhatikan aspek kemudahan administratif bagi lembaga keuangan untuk melaksanakannya.
Pemerintah berharap masyarakat tidak perlu resah dan khawatir karena penyampaian informasi keuangan tersebut tidak berarti uang simpanan nasabah akan serta merta dikenakan pajak. Tujuan pelaporan informasi keuangan ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih lengkap sesuai standar internasional, sehingga Indonesia dapat berpartisipasi dalam pertukaran informasi keuangan dengan negara lain.
Selain itu, pemerintah juga menjamin kerahasiaan data masyarakat yang disampaikan lembaga keuangan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Bagi petugas DJP yang membocorkan rahasia Wajib Pajak, atau menggunakan informasi tersebut untuk tujuan selain pemenuhan kewajiban perpajakan, dikenai sanksi pidana sesuai UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Sebagai informasi, peningkatan transparansi melalui keterbukaan informasi keuangan untuk keperluan kerja sama perpajakan internasional merupakan praktek yang dilakukan oleh lebih dari 140 negara di dunia. Untuk menjaga kepentingan Indonesia, kita perlu membangun budaya kepatuhan pajak oleh seluruh lapisan masyarakat. Hanya dengan penerimaan pajak yang kuat, Indonesia akan mampu membangun masyarakat yang adil dan makmur. (kemenkeu/nha)
