PBB harus melakukan intervensi di Rakhine, Myanmar, untuk menghentikan eskalasi kekerasan terhadap Muslim Rohingnya dan mencegah genosida seperti yang terjadi di Kamboja dan Rwanda.
Hal ini disampaikan utusan khusus Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk Myanmar, Syed Hamid Albar, menjelang pertemuan OKI di Kuala Lumpur hari Kamis (19/01), yang rencananya akan membahas konflik di Rakhine, yang banyak didiami kelompok minoritas Rohingya.
“Kami tak ingin melihat genosida seperti yang terjadi di Kamboja atau Rwanda,” kata Syed Hamid kepada kantor berita Reuters di Kuala Lumpur, sehari menjelang pertemuan. “Masyarakat internasional hanya melihat saja dan berapa orang yang mati (di Rakhine)?”
Ditambahkan, ada kasus-kasus di masa lalu yang bisa diambil sebagai pelajaran dan masyarakat internasional harus memikirkan apa yang bisa dilakukan untuk membantu mengatasi persoalan.
Konflik terbaru di Rakhine pecah pada awal Oktober 2016 yang menyebabkan 86 orang tewas dan sekitar 66.000 orang menyelamatkan diri ke negara tetangga Myanmar, Bangladesh. Syed Hamid mengatakan masalah Rohingya tak lagi masalah dalam negeri Myanmar.
Para pengungsi, warga, dan pegiat-pegiat hak asasi manusia mengatakan tentara Myanmar ‘telah melakukan eksekusi, pemerkosaan, dan membakar rumah-rumah warga Rohingya’ sejak melancarkan operasi militer di Rahine, pada 9 Oktober 2016.
Pemerintah Myanmar, yang sebagian besar warganya menganut Buddha, menolak tudingan tersebut. Pemimpin Myanmar yang juga peraih Hadiah Nobel Perdamaian, Aung San Suu Kyi, mengatakan banyak laporan soal Rohingya ‘dibuat-buat’ dan menegaskan bahwa yang terjadi di Rakhine adalah masalah internal.
Myanmar melancarkan operasi militer di Rakhine, Myanmar utara, setelah terjadi serangan terhadap pos-pos keamanan di dekat perbatasan dengan Bangladesh yang menewaskan sembilan polisi. Pemerintah mengatakan serangan ini dilakukan oleh kelompok militan yang memiliki kaitan dengan kelompok Islam di luar negeri.
Juru bicara pemerintah Myanmar mengatakan negaranya tidak akan hadir di pertemuan khusus OKI di Kuala Lumpur karena negaranya bukan negara Islam.
Desember lalu dalam pertemuan ASEAN perwakilan Myanmar mengatakan bahwa intervensi PBB ‘akan ditentang oleh rakyat Myanmar’.
Sekitar 56.000 warga Rohingya saat ini berada di Malaysia untuk menyelamatkan diri dari kekerasan di Rakhine.
PM Malaysia Najib Razak pernah ambil bagian dalam aksi solidaritas terhadap Muslim Rohingya di Kuala Lumpur pada awal Desember dan dalam kesempatan ini ia menggambarkan kekerasan terhadap warga Muslim Rohingya sebagai ‘pembersihan etnis’.
Myanmar ‘menyayangkan keikutsertaan PM Razak’ dan menyatakan mestinya Malaysia menghormati asas ASEAN untuk tidak mencampuri urusan internal negara-negara anggota lain.
