Garut, Inionline.Id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Achmad Ru’yat bersama komisi V DPRD Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke RSUD Pameungpeuk, Kabupaten Garut, pada Kamis (01/10/2020).
Menurut Achmad Ru’yat, Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus memperhatikan pelayanan di daerah terpencil seperti di Pameungpeuk.
“Tingkatkan pelayanan kesehatan di daerah terpencil,” tutur Ru’yat.
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Iwan Suryawan pun mengatakan bahwa tujuan utama komisi V mengunjungi RSUD Pameungpeuk adalah untuk memastikan kesiapan RSUD Pameungpeuk yang akan mendapatkan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang berasal dari pinjaman daerah.
“Lebih daripada itu sebetulnya kami ingin mensupport apa yang harus dilakukan RSUD Pameungpeuk dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Garut, Pameungpeuk itu jauh dari kota Garut, 4 jam waktu tempuhnya, tetapi dia bisa melayani tidak hanya warga Garut dan Pameungpeuk tetapi juga Kabupaten Tasikmalaya seperti Cipatujah, dan Cidaun yang masuk di Kabupaten Cianjur bagian selatan,” ujar Iwan.
Walaupun jaraknya jauh, menurut Iwan fasilitas yang ada di RSUD tersebut cukup memadai untuk menjadi center pelayanan kesehatan bagi warga Kabupaten Garut sehingga tidak harus dirujuk ke pusat kota Garut.
“Namun permasalahannya, harus diperkuat pemenuhan SDM terutama dokter-dokter spesialis yang memang harus di support, cuma masalahnya SDM ini kalaupun ada harus diberikan fasilitas yang membuat dokter-dokter spesialis ini full harus bisa melayani di RSUD Pameungpeuk,” kata Iwan.
Dirinya khawatir apabila tidak ada support yang memadai bagi para dokter spesialis itu, maka para dokter tidak akan fokus dalam bekerja atau malah lari bekerja kedaerah lain seperti ke Kota Bandung atau Jakarta.
“Yang bisa menjawab permasalahan ini adalah kekuatan atau kemampuan pemerintah atau khususnya RSUD itu untuk membayar tenaga dokter yang memang mencukupi untuk hidup di daerah Pameungpeuk,” imbuh Iwan.
Hal tersebut menurut Iwan akan memberikan efek pelayanan prima kepada masyarakat.
“Awalnya RSUD ini type C dan mau naik ke Type B, kalau dibangun semua tahun 2023 sudah jadi type B, pada anggaran murni 2020 RSUD ini juga kena refocusing sehingga anggaran yang tadinya 200 miliar lebih terpangkas menjadi 80 miliar rupiah sehingga nanti di anggaran murni 2021 bantuannya akan turun lagi melalui program PEN,” jelas Iwan.
Dirinya pun menegaskan dengan turunnya komisi V ke seluruh rumah sakit yang statusnya berada dibawah naungan Pemprov Jabar adalah sebagai bentuk komitmen komisi V untuk mensupport agar RSUD di Jawa Barat ini tidak tanggung.
“Jadi memang fasilitas, sarana-prasarana, SDM, kualitas kerja SDM rumah sakit ketika melayani pasien, dukungan itu yang akan komisi V dorong melalui dinas kesehatan tentunya, kalau ini sudah terpenuhi semua, masyarakat tidak perlu jauh-jauh mencari rumah sakit yang bagus, cukup ke rumah sakit provinsi yang ada di wilayahnya,” pungkas Iwan. (JC)
