Inionline.id – Pemerintah, melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mengeluarkan program pembangunan sejuta rumah per tahun sejak April 2015 lalu. Program ini disebut strategi yang tepat dan efektif untuk penyediaan hunian bagi kalangan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Menurut Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid, program sejuta rumah ini menjadi lebih aktual dengan adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Keberadaan rumah yang sehat dan layak huni bisa meningkatkan daya tahan tubuh penghuni maupun lingkungan sehingga masyarakat bisa lebih nyaman dan terhindar dari penularan Covid-19.
“Rumah menjadi salah satu elemen penting saat masa pandemi ini. Saat ini aktivitas di rumah juga semakin bertambah dengan pemberlakuan work from home (WFH), bersekolah, maupun beribadah dan program sejuta rumah ini bentuk nyata hadirnya negara untuk penyediaan hunian bagi masyarakat,” ujarnya.
Berbagai skema subsidi maupun bantuan perumahan untuk kalangan MBR seperti pembangunan rumah susun (rusun), rumah khusus, rumah swadaya, bantuan prasarana, sarana, utilitas (PSU), dan sebagainya diharapkan bisa membuat masyarakat menempati hunian yang layak.
Keberadaan hunian yang layak akhirnya memudahkan masyarakat saat pemberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk memutus penularan wabah Covid-19. Rumah bisa dijadikan tempat yang nyaman untuk melakukan berbagai aktivitas bersama seluruh keluarga saat pandemi.
Selanjutnya, rumah juga memiliki peran penting untuk pemberlakuan kehidupan normal baru atau new normal. Saat mayoritas masyarakat harus beraktivitas dari rumah, Khalawi menyebut tidak mengurangi semangat untuk terus menjalankann program pembangunan sejuuta rumah.
“Kami menyiapkan banyak program maupun kegiatan untuk menyongsong new normal. Misalnya dengan program padat karya untuk program bantuan stimulan perumahan swadaya atau bedah rumah, PSU rumah bersubsidi, dan sebagainya. Dengan program padat karya ini kami ingin menggerakan perekonomian masyarakat melalui bantuan alokasi upah kerja bagi masyarakat di sektor pembangunan perumahan,” imbuhnya.
