Bandung, Inionline.id – Pimpinan beserta anggota Komisi IV DPRD Jawa barat telahenyelesaikan kunjungan kerjanya ke Dinas Perumahan dan Pemukiman (Disperkim) Provinsi Jawa tengah alhir bulan Januari 2022 kemarin.
Menurut anggota Komisi IV DPRD Jawa barat Asep Arwin Kotsara, mendapatkan beberapa hal yang menjadi catatan perihal Keberhasilan-keberhasilan dan hal-hal yang dilakukan Disperkim Jawa tengah.
“Tentunya kami dari Jawa Barat banyak yang bisa kami dapatkan dari Provinsi Jawa tengah, pertama sejak tahun 2016 Pemprov Jawa tengah ini sudah menggunakan namanya Aplikasi Simperum (Sistem Informasi Perumahan Daerah) jadi Simperum ini adalah sebuah aplikasi hingga sampai dengan desa, kota-kabupaten, dan Provinsi, jadi data input mulai dari tingkat desa,” ujar Asep Arwin Kotsara, Rabu (2/2/2022).
Didalam aplikasi tersebut terdapat data terkait berapa rumah yang harus direnovasi, semua datanya kemudian beberapa rumah yang sudah tidak layak huni ada di sistem Simperum tersebut.
“Terdapat beberapa jenis bentuan yang berkaitan dengan perumahan dan dilakukan oleh Pemprov Jawa tengah, yang pertama adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa kegiatan peningkatan RTLH ini dengan nilai bantuannya adalah 12 juta rupiah, nominal tersebut terdiri dari 10 juta rupiah dalam bentuk bantuan material dan 2 juta untuk padat karya serta makan minum,” tutur Asep Arwin.
Kedua adalah rehabilitasi rumah bagi korban bencana, besaran bantuannya adalah 12 juta rupiah untuk material bangunan dan 1,8 juta rupiah untuk upah 3 orang padat karya disini tertulis kriterianya contohnya adalah masyarakat korban bencana kemudian mereka juga sudah terdaftar dalam BDT.
Ketiga kerusakan rumah minimal masuk kedalam kategori kerusakan sedang itu ada di Permen PUPR nomor 22 tahun 2018.
“Berikutnya dalah pembangunan rumah bagi korban bencana besaran bantuannya adalah 50 juta rupiah kemudian berupa material bahan bangunan yang terdiri didalamnya, material struktur, upah 3 orang padat karya yang nominalnya 1,8 juta rupiah sama halnya di Jawa barat juga terdapat kriterianya masyarakat korban bencana atau masyarakat yang rumahnya rawan bencana termasuk dan terdaftar dalam BDT,” imbuh Asep Arwin.
Kemudian Jawa tengah juga terdapat penyediaan rumah baru bagi masyarakat yang terkena relokasi, jadi relokasi program Provinsi, oleh Pemerintah dengan lahan yang disediakan dari masyarakatnya menyediakan lahan tersebut itu besar bantuan 35 juta rupiah dalam bentuk material bangunan terdiri dari material non struktur, material struktur, material struktur menggunakan ruspin bangunan tahan gempa.
Lalu berikutnya terdapat program dengan nama bantuan pembangunan rumah baru, hal ini menarik Pemprov Jawa tengah karena mereka memberikan bantuan kepada masyarakat untuk membangun rumah baru, disini terdapat target di tahun 2022 ini total 253 unit rumah di 9 Kabupaten, Semarang, Purworejo, Wonosobo, Cilacap, Sragen, Karanganyer, Malang, Brebes dan Sukoharjo.
“Stimulan bantuan terdiri dari yang pertama adalah komponen struktur kemudian komponen arsitektur, jadi 35 juta rupiah totalnya, kemudian juga harus ada swadaya dari masyarakat baik itu tenaga, pondasi, finishing dari Pemerintah memberikan bantuan 35 juta rupiah,” papar Asep Arwin Kotsara.
“Disana nilai dari RTLH jauh lebih kecil dibandingkan Jawa Barat, Jateng hanya 12 juta rupiah tapi memang uang 12 juta rupiah itu uang stimulasi jadi diharapkan juga dari masyarakat atau swadaya masyarakat bisa membantu kekurangan dari 12 juta rupiah jadi bukan berarti kita 12 juta selesai tapi ini harus ada swadaya dari masyarakat,” terang Asep Arwin.
Catatan ini cukup menarik Provinsi Jawa Tengah membangun rumah sederhana lalu stimulasi rumah sederhana sehat itu sudah menggunakan sistem knock down yang dibuat oleh pak Purwoko, dan justru yang mengaplikasikannya produknya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, jadi prinsip pembangunannya seperti lego sehingga proses pembuatannya juga cepat yaitu kurun waktu 2 bulan tuntas.
