Lampaui Survei Kemenhub, Pemudik Lebaran 2024 Tembus 242 Juta

Headline, Nasional857 views

Inionline.id – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengungkap data pergerakan pemudik pada Lebaran 2024 tembus 242 juta. Angka ini melampaui survei awal Kemenhub.
Ia mengatakan survei awal Kemenhub menunjukkan akan ada 193 juta pemudik selama Lebaran ini.

Jumlah yang mencapai 70 persen penduduk Indonesia itu mulanya dinilai tak mungkin terjadi oleh sejumlah pihak.

“Tapi kami bekerja sama dengan provider (operator telekomunikasi) terbesar di negara ini dan tercatat 242 juta pergerakan, baik mudik maupun aglomerasi. Ini menunjukkan jumlah itu memang ada,” ucap Budi dalam Penutupan Posko Angkutan Lebaran 2024 di Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (19/4).

“Mudik terjadi 242 juta, bahkan di Jakarta terjadi 41 juta pergerakan. Dengan catatan apa yang kami lakukan adalah memang sistematis dan koordinatif, sehingga itu bukan angka untuk menakut-nakuti. Itu riset sahih dan dibuktikan pihak kompeten sehingga menjadi catatan membuat kita mempersiapkan diri lebih baik,” sambungnya.

Di lain sisi, ia mengatakan mudik gratis yang diselenggarakan Kemenhub sangat diminati. Budi menyebut minat yang tinggi ini terjadi di berbagai moda transportasi, mulai dari darat hingga kereta api.

Budi mencontohkan betapa antusias masyarakat saat pelepasan mudik gratis di darat. Bahkan, okupansi mudik gratis di laut meningkat peminatnya dibanding tahun-tahun sebelumnya yang hanya 90 persen.

“Kami juga akan menambahkan (kuota mudik gratis) secara signifikan, bisa sampai dua kali lipat. Mudik gratis itu signifikan diterima masyarakat, sangat senang sekali,” jelasnya

“Kepada pak sekjen, anggaran dari kami mungkin harus dua kali lipat (untuk mudik gratis). Kepada pihak-pihak lain juga seyogyanya menganggarkan, selain hadiah lebaran juga ada angkutan mudik gratis,” tambah Budi.

Berdasarkan data pergerakan pemudik yang melonjak tersebut, Budi mengatakan perlu ada perubahan persiapan. Ia memprediksi pasti jumlah pemudik di tahun-tahun berikutnya akan meningkat.

Ia menyebut pergerakan masyarakat ini tak bisa teratasi, jika pemerintah dan stakeholder terkait hanya mengandalkan sarana dan prasarana yang sudah ada.