Inionline.id – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan potensi kerugian ekonomi Indonesia akibat perubahan iklim bisa mencapai Rp600,45 triliun. Jumlah itu sekitar 0,66 persen hingga 3,45 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) atau Gross domestic product (GDP) Indonesia.
“Jadi kalau kita bicara tentang GDP itu sekitar Rp20,6 ribu triliun, maka kita bicara mengenai angka kerusakan dan kerugian yang nilainya bisa mencapai Rp600,45 triliun. Bappenas mengestimasi Rp544 triliun antara periode 2020 hingga 2024,” ujarnya dalam Pertemuan Nasional RBP REDD+ Tahun 2024 di Jakarta, Rabu (21/2).
Sri Mulyani mengatakan perubahan iklim akan secara konstan mempengaruhi kehidupan manusia, termasuk di sektor perekonomian dan keuangan. Karenanya, pemerintah berupaya menghindari malapetaka perubahan iklim secara sistematis.
Salah satunya melalui Green Climate Fund melalui di mana Indonesia telah mendapatkan komitmen pendanaan berdasarkan performance atau result based payment dari Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD+).
Namun, Sri Mulyani menekankan upaya Indonesia dalam memitigasi dampak perubahan iklim tidak hanya bergantung dari pembayaran lembaga internasional, tetapi juga terkait kebijakan dan regulasi.
“Ini juga masalah inklusivitas dimana partisipasi dari semua masyarakat dan jajaran serta stakeholder menjadi penting,” katanya.
Bendahara negara tersebut memaparkan sejumlah kebijakan yang telah dilakukan pemerintah pusat, di antaranya climate budget tagging, sukuk hijau, pembentukan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), hingga berbagai pendanaan multilateral seperti Global Environment Facility (GEF).
Tak hanya pemerintah pusat, ia berharap pemerintah daerah juga memiliki komitmen yang sama kuatnya melalui climate budget tagging di level regional.
“Jadi saya berharap pada forum ini nanti akan bisa diskusi, bertukar pikiran, pengalaman, pengetahuan, bagaimana program climate change terutama kalau di dalam forum ini emphasize-nya atau titik tekannya adalah pada kegiatan agriculture, forestry, kehutanan tadi, maupun penggunaan lahan land use bisa saling mengangsu kawruh dan nimbo pengetahuan, saling bertukar pengetahuan dan menimba ilmu dan pengalaman,” katanya.
“Sehingga kita nanti tidak hanya beberapa provinsi yang menonjol, tapi semua provinsi di Indonesia bisa menunjukkan sebagai juara atau champion di bidang climate change program,” pungkas Sri.
