Reses II Anggota DPRD Provinsi Jabar Mochamad Ichsan Dihadiri Perwakilan dari 13 Desa di Kecamatan Ciampea: Anggaran Rutilahu dan Alih Fungsi Lahan Jadi Sorotan

Antar Daerah1357 views

Bogor, Inionline.id – Reses II masa sidang tahun 2023-2024 yang dilakukan Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), H. Mochamad Ichsan M, S.T di Kecamatan Ciampea jadi ajang menuangkan aspirasi masyarakat.

Kegiatan Reses II masa sidang 2023-2024 yang diselenggarakan pada Jum’at 26 Januari 2023 di aula pertemuan warga, RT:02/09, Desa Bojong Rangkas, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor.

Selain itu, turut hadir pula Kepala Desa (Kades) Bojong Rangkas, Iding Habudin, Babinsa, Babinmas, serta tokoh masyarakat setempat serta perwakilan 13 desa di Kecamatan Ciampea.

Dalam sesi tanya jawab, Kades Bojong Rangkas, Iding Habudin, mengusulkan sebuah aspirasi yang diamini oleh seluruh para audien yang hadir dalam reses tersebut.

Adapun usulan yang disampaikan Kades Bojong Rangkas tersebut ialah terkait penambahan anggaran Banprov Rutilahu yang diharapkan dapat ditambah yakni, anggaran untuk pembuatan kamar mandi dan mck.

“Kami berharap dari anggaran Rutilahu dapat ditambah untuk pembuatan kamar mandi atau spitenk,” ungkap Iding Habudin diiringi sorak sorai para audiens yang menunjukkan kesepahaman mereka dengan Kades Iding.

Menanggapi hal tersebut, Anggaran DPRD Provinsi dari Fraksi PKS, H. Mochamad Ichsan menyampaikan akan merangkum seluruh masukan yang menajdi aspirasi masyarakat tersebut menjadi pandangan umum Fraksi PKS di Sidang Paripurna nanti.

“Tadi aspirasi dari Kades terkait kualitas Rutilahu kedepan agar ditambah anggarannya yang hanya meliputi atap lantai dan dinding.” ungkap Mochamad Ichsan.

“Melainkan juga ditambah dengan sistim pembangunan sampah domestik dan ini yang belum lengkap, dan ini sebagai aspirasi dari Reses ini dan otomatis harus tambah anggaran.” sambung politisi Partai PKS tersebut.

Selain itu, lanjut dia, terkait banyak alih pungsi lahan hijau menjadi kawasan industri dan permukiman yang bedampak pada banjir lantaran tidak adanya serapan.

“Jadi semua hasil aspirasi ini akan kita rangkum menjadi pandangan umum dari Fraksi PKS di Rapat Paripurna nanti.” paparnya.