Inionline.id – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menilai kabar pengungsi etnis Rohingya memasuki wilayah Nusa Tenggara Timur dengan membawa kartu tanda penduduk (KTP) palsu yang diduga dibuat di Kota Medan, Sumatera Utara, tanda birokrasi kecolongan.
“Tetapi saya termasuk orang yang sangat menyesalkan sampai terjadi. Dan itu berarti birokrasi kita itu telah kecolongan dengan kasus itu,” kata Muhadjir di Kemenko PMK, Jakarta, Senin (18/12).
Meski demikian, Muhadjir belum mendapatkan penjelasan soal kabar tersebut secara terperinci. Ia hanya meminta supaya kabar tersebut ditelisik lebih jauh. Ia khawatir kemungkinan sudah banyak pengungsi lainnya yang memiliki KTP juga.
“Mungkin jangan-jangan sudah banyak para pengungsi ini kemudian melakukan naturalisasi secara diam-diam,” kata dia.
Muhadjir lantas meminta pemerintah harus tegas meminta pertanggungjawaban kepada UNHCR. UNHCR, pintanya, harus mencarikan tempat bagi pengungsi yang menjadi tanggung jawabnya.
Ia menilai pemerintah belakangan ini telah melakukan tindakan menyelidiki adanya dugaan pidana perdagangan orang dari banyaknya pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia.
“Dan ini saya kira tidak boleh terjadi karena bagaimanapun kedatangan para pengungsi Rohingya ini adalah kedatangan yang tidak kita kehendaki. Dan kita tidak memiliki keterikatan dengan UNHCR untuk menampung dia sebagai status pengungsi,” kata dia.
Sebelumnya tim pengawasan orang asing Polres Belu, Nusa Tenggara Timur menangkap delapan pengungsi asal Rohingya di Desa Takirin, Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, NTT.
Para pengungsi ini sebelumnya berangkat dari Bangladesh menuju Malaysia. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan ke Medan dan berakhir ke Nusa Tenggara Timur.
Para pengungsi ini ternyata memiliki KTP dengan alamat di sejumlah kabupaten di NTT. KTP itu mereka buat di Medan dengan membayar Rp300 ribu setiap orang. Mereka mengaku memasuki Indonesia untuk mencari pekerjaan.
Wali Kota Medan Bobby Nasution memastikan akan menindak tegas aparatur Pemkot Medan jika terbukti terlibat. Ia memperingatkan agar KTP Medan tidak dipermainkan.
Bobby akan memberikan sanksi berat jika memang ada aparatur Pemko Medan terbukti terlibat dalam pembuatan KTP Medan secara ilegal.
“Saya sudah sampaikan pada pelantikan terakhir salah satunya ke Disdukcapil dan kemarin dari kecamatan dan kelurahan tolong untuk data diri khususnya KTP Medan jangan dimain-mainkan,” kata Bobby Nasution, Sabtu (16/12).
