Inionline.id – Menjelang Pemilu pada Februari 2024, Pemerintah menunda penambahan nominal bantuan sosial (bansos) demi menghindari isu politisasi.
Hal tersebut disampaikan oleh Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pembangunan Manusia dan Pemerataan Pembangunan Setwapres Suprayoga Hadi dalam media briefing di Kantor Setwapres, Jakarta Pusat, Kamis (14/12).
Ia menjelaskan pemerintah bakal mempertebal bansos demi menekan angka kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Suprayoga bahkan menyebut Kementerian Sosial (Kemensos), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), hingga Bappenas telah mengadakan diskusi internal terkait penebalan bantuan itu.
Terlebih, Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) untuk APBN 2024 sudah selesai.
Suprayoga menyebut Kemensos melihat peluang untuk penebalan bansos. Ia mencatat sudah ada tambahan anggaran sekitar Rp50 triliun.
“Jadi semacam top up dari existing bansos. Tapi, timing-nya kurang tepat kalau umpamanya bulan-bulan ini kami gulir kan. Jadi ini kami hold dulu dan kami lihat perkembangan lebih lanjut untuk timing yang pas,” kata dia.
Suprayoga mengklaim penambahan nilai bansos efektif dalam menekan angka kemiskinan ekstrem. Ia mencontohkan pada 2021 pemerintah pernah mempertebal bansos melalui dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp300 ribu selama tiga bulan.
Ia pun yakin jika penebalan bansos kembali dilakukan, angka kemiskinan ekstrem bisa ditekan lagi. Namun, lagi-lagi ia merasa seperti dilema karena kalau bansos disalurkan saat ini bisa menimbulkan kesan dipolitisasi.
“Kami hitung bisa menurunkan angka kemiskinan secara signifikan. Tapi mengingat saat ini kita mendekati Februari, kami tunda dulu, nanti kami diskusikan lebih lanjut,” kata Suprayoga.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kemiskinan ekstrem di Indonesia mencapai 1,2 persen atau 3,1 juta orang per Maret 2023. Angka itu turun dibandingkan Maret 2022 yang mencapai 1,74 persen atau 4,79 juta orang.
Pemerintah sendiri menargetkan angka kemiskinan ekstrem bisa mencapai 0 persen pada 2024.
