Inionline.id – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) berjanji beban keuangan dari transisi energi tak akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Harga energi akan dikelola sedemikian rupa agar tidak memberatkan.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan ada dua prinsip utama dalam peralihan energi kotor ke bersih yakni adil dan terjangkau.
“Dalam keuangan negara sudah ada mekanisme bagaimana caranya supaya beban tersebut tidak langsung berdampak pada masyarakat. Akan tetapi, itu berarti keuangan negaranya harus kita jaga,” kata Febrio dalam rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (20/11).
Febrio juga menyebut pihaknya terus mendorong dua prinsip tersebut di forum internasional maupun domestik. Ia mengatakan konteks keadilan ini bukan hanya dilakukan Indonesia, tetapi juga negara lain.
“Di forum internasional kita selalu katakan bahwa kalau global bisa membantu dan berpartisipasi dalam transisi energi di Indonesia secara adil dan terjangkau, maka ini akan membuat proses transisi yang sama di banyak negara menjadi feasible. Ini prinsip yang kita bawa ke domestik,” tandas Febrio.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir negara maju. Ia menilai pendanaan transisi energi dari Amerika Serikat Cs hanya menambah beban utang baru bagi negara miskin dan berkembang.
Jokowi juga menyebut komitmen Indonesia dalam transisi energi yang tak perlu diragukan. Ia mengatakan Indonesia ‘Walk the talk, not talk the talk’.
“Saat ini yang namanya pendanaan iklim (transisi energi) masih business as usual, masih seperti commercial bank. Padahal seharusnya lebih konstruktif, bukan dalam bentuk utang yang hanya akan menambah beban negara-negara miskin maupun berkembang,” ungkapnya dalam Kuliah Umum di Stanford University, AS pada Rabu (15/11).
“Kita tahu dunia kini tengah sakit. Perubahan iklim dan transisi energi adalah isu yang sangat-sangat mendesak. Namun yang menjadi pertanyaan, apakah negara-negara di dunia memiliki komitmen untuk bertanggung jawab dan mengambil peran?” tanya Jokowi.
Selain itu, Jokowi menekankan pentingnya Just Energy Transition Partnership (JETP). Ia meminta Presiden AS Joe Biden mendukung pensiun dini pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Indonesia.
JETP adalah janji dari negara maju alias G7 untuk mendanai transisi energi Indonesia. Pendanaan JETP sebesar US$20 miliar atau setara Rp314 triliun disepakati dalam KTT G20 di Bali pada November 2022 lalu.
Sayang, pendanaan tersebut ternyata bukan berbentuk hibah, melainkan pinjaman alias utang.
