Inionline.id – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas buka suara usai salah seorang petinggi PKB ingin memberikan tindakan disiplin kepadanya.
Yaqut menjelaskan bahwa PKB adalah partai politik yang memiliki aturan. Dia lantas mempertanyakan di mana kesalahan dirinya hingga ingin diberi tindakan disiplin.
“Lha kan ada AD/ART-nya, PKB itu ada AD/ART-nya, partai itu ada AD/ART-nya mau nyanksi orang, kader itu kan semua ada aturannya, kesalahannya di mana,” kata Yaqut di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/10).
Yaqut juga menegaskan bahwa dirinya salah satu pengurus DPP PKB. Dia menjabat sebagai ketua salah satu bidang di DPP.
Menurutnya, harus jelas siapa di DPP PKB yang ingin memanggilnya untuk diberi tindakan disiplin.
Ia pun mengaku hingga kini belum menerima surat panggilan dari PKB.
“Lho pengurus yang mana dulu, Siapa yang berhak. Saya ini salah satu pengurus, masa manggil diri saya sendiri,” kata Yaqut.
Sebelumnya, Yaqut mengajak masyarakat untuk memilih pemimpin yang tak hanya pandai berbicara dan bermulut manis. Ia meminta agar publik mencermati betul rekam jejak para calon yang akan bertarung nanti.
Yaqut menyampaikan itu dalam sambutannya saat menghadiri acara doa bersama Wahana Nagara Rahaja di Hotel Alila, Solo, Jumat (29/9).
“Track record-nya bagus syukur, mukanya ganteng syukur, bicaranya manis, itu dipilih. Kalau nggak ya jangan, jangan pertaruhkan negeri ini kepada orang yang tidak memiliki perhatian kepada kita semua, cek track record-nya,” kata Yaqut.
Selain itu, ia mengingatkan agar tak memilih pemimpin yang menggunakan agama untuk kepentingan politik. Yaqut juga mengungkit Pilkada DKI Jakarta 2017 serta Pemilu 2014 dan 2019 yang menurutnya sarat penggunaan agama sebagai alat politik.
Waketum PKB Jazilul Fawaid pun merespons pernyataan itu. Ia menyebut bakal mengambil langkah disiplin atas Yaqut buntut pernyataannya.
Ia menyayangkan pernyataan Yaqut tersebut. Menurutnya, selaku pejabat publik ia tak seharusnya menyatakan demikian.
Senada, Ketum PKB Muhaimin Iskandar menilai omongan Yaqut itu bak pernyataan seorang buzzer atau pendengung yang tak layak diucapkan oleh seorang menteri.
