Bogor, Inionline.id – Salah satu aparat Pemerintah Desa Dramaga, Kabupaten Bogor bernama Heri Supriyatna mengadukan soal tidak efektifnya aplikasi Sapa Warga Jawa Barat yang selalu dibanggakan mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Pengaduan ini terjadi pada Reses I tahun sidang 2023-2024 anggota DPRD Jawa Barat daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor H. Supono di Kantor Desa Dramaga, Selasa (10/10/2023).
Menurutnya ada 5 point penting penyebab aplikasi Sapa Warga tidak efektif secara fakta di lapangan.
Para Ketua RW di Desa Dramaga diberikan masing-masing smartphone agar bisa langsung memgadukan masalah di wilayah ke Pemprov Jabar, tapi banyak dari Ketua RW yang gagap teknologi (gaptek) saat menggunakan aplikasi Sapa Warga.
Smartphone yang diberikan gratis tersebut ternyata memiliki usia masa pakai dan rentan akan kerusakan banyak dari RW di Desa Dramaga yang menerima smartphone tersebut sudah berada diujung masa jabatan atau tersisa hanya 1 tahun masa jabatan sehingga setelah tidak menjabat keberadaan smartphone hibah provinsi tersebut tidak jelas keberadaannya.
Tidak ada edukasi atau pelatihan khusus bagi para RW tentang cara penggunaan apliaksi Sapa Warga
Server yang selalu padat sehingga tidak sedikit RW yang harus bergadang memasukan data aduannya pada dini hari.
“Saya berharap apabila nanti ada program serupa baiknya smartphone ini diberikan ke para RT bukan ke RW, karena penerima data terlengkap itu ada di tingkat RT,” ujarnya.
Merespon temuan ini, H. Supono mengatakan bahwa hal ini akan menjadi catatannya dan bakal disampaikan di rapat fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) DPRD Jawa Barat agar nantinya menjadi nota komisi.
“Jadi kesimpulannya di lapangan memang pemberian smartphone bagi para RW untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi Sapa Warga tidak efektif dan tidak efisien seperti yang selama ini berjalan, karena itu harus ada perubahan,” katanya.
Estimasi H. Supono kemungkinan terbesar perubahan itu tidak akan terjadi pada era PJ Gubernur Jawa Barat saat ini yaitu Bey Machmudin melainkan lebih memungkinkan di era Gubernur Jawa Barat terpilih di Pilkada 2024 mendatang.
“Khusus untuk harapan pak Heri soal hibah smartphone ke para RT kemungkinan peluangnya agak kecil karena beban APBD Jawa Barat akan bertambah, justru gagasan saya adalah diadakannya operator desa,” imbuh H. Supono.
Dirinya menambahkan, tugas dari operator desa ini adalah menerima aduan dan keluhan dari RT maupun RW di desanya untuk disambungkan dengan program-program di aplikasi Sapa Warga.
Hal ini dinilai bakal memperkecil keluhan aparatur desa soal para RW yang dinilai gaptek sehingga penggunaan aplikasi Sapa Warga bisa lebih efektif dengan adanya operator desa.
“Nantinya peran Provinsi Jawa Barat adalah memberikan masing-masing desa di Kabupaten Bogor dan Jawa Barat pada umumnya 1 unit komputer yang digunakan untuk menginput data-data keluhan dan masalah di wilayah,” tutup H. Supono.
