Inionline.id – Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) mengkritik aksi kekerasan oleh aparat kepolisian kepada warga Pulau Rempang, Batam, Kamis (7/9) kemarin.
Pengamat Kepolisian dari ISESS Bambang Rukminto menilai penggunaan kekuatan berlebihan atau excessive use of power yang berujung pada timbulnya aksi kekerasan terhadap warga sudah harus dihentikan oleh kepolisian.
“Perbedaan pandangan terkait pelaksanaan keputusan pemerintah tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara kekerasan yang mencederai hati nurani masyarakat,” jelasnya saat dikonfirmasi, Jumat (8/9).
Menurutnya, pelbagai dampak kekerasan yang dialami warga, termasuk soal gas air mata yang dirasakan oleh anak-anak, menunjukkan bahwa aparat kepolisian tidak memahami betul aturan yang mereka miliki.
Terlebih, kata Bambang, polisi telah mempunyai tiga aturan jelas terkait penggunaan kekuatan dan tindakan yang harus diambil saat berhadapan dengan massa aksi.
Mulai dari Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian, Perkap Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri, dan Perkap Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Cara Lintas Ganti dan Cara Bertindak dalam Penanggulangan Huru Hara.
“Kekerasan aparat negara di Pulau Rempang ini menunjukkan bahwa jajaran Kepolisian belum memahami peraturan yang dibuatnya sendiri,” tuturnya.
Oleh karenanya, Bambang mendorong agar pemerintah maupun DPR untuk membentuk tim independen dan mengusut penggunaan kekerasan secara berlebihan yang dilakukan aparat kepolisian.
“Dan menjelaskannya secara tranparan kepada publik serta memberi sanksi pada pihak yang mempertunjukkan dan menggunakan kekuasaan secara arogan,” ujarnya.
Bentrokan antara polisi dan warga ini pecah di Rempang Galang, Batam, Kamis (7/9). Warga sebelumnya membuat barikade untuk menolak relokasi.
Bentrokan tidak dapat dihindari ketika polisi berusaha menerobos barikade warga. Aparat membawa water canon dan gas air mata untuk membubarkan massa. Sementara massa mencoba melawan dengan melempari aparat menggunakan batu.
Sebelumnya Badan Pengusahaan (BP) Batam berencana melakukan pengukuran dan mematok lahan yang akan digunakan untuk investasi di Pulang Rempang dan Galang. Ribuan rumah warga yang terkena proyek strategis nasional itu rencananya akan direlokasi ke sebuah lokasi di Sijantung.
Pemerintah akan membuatkan warga terdampak rumah permanen di lokasi yang baru serta diberi lahan. Namun, warga setempat masih keberatan atas rencana tersebut.
Sebelum bentrok, Kapolresta Barelang Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto mengaku telah mengimbau masyarakat agar tidak menghalangi jalannya personel keamanan yang akan memasuki Kawasan Rempang.
Melalui pengeras suara, dia meminta agar masyarakat yang memblokade jalan masuk wilayah tersebut dapat mundur dengan teratur. Mengingat, tindakan yang dilakukan telah melawan aturan hukum.
“Saya minta warga jangan anarkis. Karena apa yang saudara lakukan sudah melanggar hukum,” kata dia.
