Bogor, Inionline.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat menggelar forum diskusi Kick Off Meeting Penataan Daerah, dalam rangka percepatan usulan pembentukan calon daerah otonomi baru (CDOB) Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur, guna mewujudkan peningkatan pelayanan pemerintah dan kesejahteraan masyarakat di Hotel Lor In, Sentul, Kabupaten Bogor, Selasa (19/09/2023).
Ru’yat yang saat ini menjadi Bakal calon legislatif (Bacaleg) PKS tingkat DPR RI daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Bogor memastikan bahwa pemekaran Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur menjadi agenda kerja utamanya di Senayan nanti.
“Tentu kedepan, ini menjadi kewajiban anggota DPR RI dan saya sebagai orang yang diberikan amanah tentu akan terus menyuarakan meskipun sekarang juga sudah saya koordinasikan terus dengan teman-teman yang di Komisi II DPR RI,” ujarnya.
Seluruh data Bogor Barat dan Bogor Timur itu sudah saya kirim ke Pak Mardhani Alisera, saya sudah sampaikan juga ke Kemendagri, tinggal kebijakan goodwill politik Presiden,” lanjut Ru’yat.
Secara kewenangannya di tingkat Provinsi Jawa Barat sudah selesai soal pemekaran Kabupaten Bogor Barat dan Timur, tinggal kedepan dirinya akan mendorong issue ini menjadi bahan bagi KPU dalam melakukan debat capres.
“Agar pertanyaan politik Presiden terkait dengan pemekaran ini sampai sejauh mana pandangan mereka,” imbuhnya.
Mantan Wakil Wali Kota Bogor ini juga menyebutkan, soal pemekaran sampai Agustus 2023 menurut Profesor Sadu berjumlah 329 usulan pemekaran.
“Tapi dari seluruh wilayah yang diusulkan, yang top serta penting dan mendesak yang memenuhi syarat rating tertingginya dari pendapatan asli daerah (PAD) kemudian juga dari berbagai potensi yang ada adalah Bogor Timur dan Bogor Barat,” tandasnya.
Sekretaris daerah (Sekda) Kabupaten Bogor Burhanudin yang hadir dalam acara tersebut juga dengan percaya diri mengatakan bahwa Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur sudah layak dimekarkan.
“Di pusat saya sudah intip, PADnya kita paling besar se-Indonesia, tadi Barat akan berangkat di 300 miliaran lebih hampir 390 miliaran, timur hampir menyentuh 700 miliaran PADnya, saya hanya perbandingan saja, setahu saya pangandaran itu pada saat pembentukan cuma 27 miliaran atau 17 miliaran,” tukasnya.
“Oleh sebab itu berangkatnya jangan lagi masalah kepentingan politis, pengembangan wilayah ini harus aspek wilayahnya yang dinilai, jumlah penduduk, pokok permasalahan yang dihadapi, dan lain sebagainya sebaiknya itu, kalau aspek politis tadi itu istilahnya jadi yang PADnya 2-3 miliaran aja bisa jadi ini aspek wilayah,” pungkas Burhanudin. (JC)
