Bandung, Inionline.id – Penjabat Gubernur (PJ) Jawa Barat Bey Mahmudin telah menandatangani Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Nota Kesepakatan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2024 dalam Rapat Paripurna di Gedung DPRD Provinsi Jabar, Kota Bandung, Jumat 8 Agustus 2023 kemarin.
Dirinya mengatakan bahwa dokumen KUA ini sebagai tahap awal penyusunan penganggaran akan menjadi satu kesatuan dengan dokumen PPAS dan menjadi pedoman dalam penyusunan rancangan APBD.
Berdasarkan hal inilah anggota Komisi II DPRD Jawa Barat Mochamad Ichsan Maoluddin meminta Bey Mahmudin untuk meningkatkan prosentase anggaran bagi mitra kerja Komisi II DPRD Jawa Barat.
“Selama ini Komisi II ini boleh diterbilang postur anggarannya itu sangat kecil, di bawah 10 persen, hanya sekitar 4 persen dari total APBD Jawa Barat, padahal Komisi II itu bercerita tentang nasib perut rakyat Jawa Barat,” ujarnya saat dihubungi awak media, Minggu (10/09/2023).
Kaitan dalam mitra kerja Komisi II ini terdapat beberapa unsur penting diantaranya adalah angka stunting, angka pemberdayaan para pelaku UMKM masyarakat, petani.
“Kemudian fasilitas-fasilitas yang dimiliki mitra kerja kita juga sangat minim, kemudian bantuan untuk para opstaker penyuluh juga sangat minim, sehingga memang teman-teman Komisi II yang ada di Banggar itu harapannya, artinya bisa menjadi gerbang akhir untuk menentukan anggaran,” tukasnya.
“Kami (Komisi II) perjuangkan prosentase anggarannya di 10 persen dari total APBD 2024 nanti, sedangkan sekarang baru 4 persen, kemarin kami concern ke semua Dinas dan UPTD, Satuan Pelayanan, Satpol juga ayo ajukan yang realistis saja nanti kita dorong dibanggar maka angkanya targetnya naiklah 10 persen dari 4 persen,” lanjut Ichsan.
Salah satu yang menjadi perhatian Ichsan dan Komisi II adalah para penyuluh di Jawa Barat agar keberpihakan anggaran kepada mereka jadi lebih baik.
“Dengan landscape kerja yang begitu luas penyuluhnya sedikit, kemudian bantuan operasional mereka sangat minim, jadi istilahnya apa kita dengar itu loyalitas tanpa batas, itu kasihan, itu yang kita dorong, karena ini kaitannya dengan nasib mitra-mitra kerja di Komisi II yang outputnya adalah peningkatan adanya kualitas pelayanan,” pungkas Ichsan.
