Inionline.id – Terkait subsidi Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara. Menurutnya, belum ada pembahasan terkait subsidi tiket moda transportasi itu.
Saat ini pemerintah disebut masih berkonsentrasi menyelesaikan proyek KCJB.
“Masih konsentrasi untuk penyelesaian. Jadi masalah seperti pentarifan belum pernah dibahas,” katanya singkat usai konferensi Pers Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 di Direktorat Jenderal Pajak, Rabu (16/8).
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan transportasi publik harus disubsidi, termasuk KCJB. Subsidi perlu diberikan demi mendorong masyarakat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi publik.
“Baik yang namanya kereta bandara, baik yang namanya TransJakarta, KRL, baik yang namanya kereta api, baik yang namanya LRT, baik yang namanya MRT, baik namanya kereta cepat, semuanya harus ada subsidinya,” kata Jokowi di Stasiun Dukuh Atas usai menjajal LRT Jabodebek, Kamis (10/8).
Namun, ia enggan menyebutkan nominal subsidi yang akan diberikan untuk kereta cepat, termasuk juga LRT.
Subsidi, kata Jokowi, nantinya diatur oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
“Yang jelas ada itu urusannya menteri perhubungan. Masak presiden suruh hitung-hitung seperti itu,” katanya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Dwiyana Slamet Riyadi mengatakan harga tiket KCJB kemungkinan besar tak akan lebih besar dari Rp250 ribu sekali jalan. Ketentuan itu merupakan permintaan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
“Dari Kemenhub minta kalau bisa di bawah Rp250 ribu,” katanya di Stasiun KCIC Halim, Jakarta Timur, Kamis (22/6).
