Kemarau di 4 Dusun Desa Ciburayut Bogor, Wakil Ketua DPRD Jabar Sebut Sinergitas Jadi Solusinya

Antar Daerah157 views

Bogor, Inionline.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat menggelar reses III tahun sidang 2022-2023 di Yayasan Riyadhusssibiyan Al-Qudus, Desa Ciburayut, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Selasa (08/07/2023).

Saat sesi tanya jawab, Duloh S.Sos selaku Kepala Desa Ciburayut mengadukan masalah kesulitan air bersih di 4 dusun wilayah Ciburayut yang disebabkan oleh musim kemarau.

“Ada 4 dusun yang ada di wilayah Desa Ciburayut dan dari masing-masing dusun ada titik-titik yang kekeringan dan alhamdulillah kami dari pemerintah Desa 3 hari yang lalu sudah bisa mengatasi satu titik yang benar-benar titik itu adalah sudah tidak ada air sama sekali,” ujarnya.

“Hanya tersisa 4 titik lagi, inilah kami belum mendapatkan untuk solusinya harus seperti apa karena tidak ada sumber mata air,” lanjut Duloh.

Dari Pemerintah Kabupaten Bogor sendiri sudah mengirimkan bantuan berupa 1 unit mobil tangki air namun hal tersebut dinilai tidak cukup dan bersifat sementara.

“Harapan kami dari pemerintah Desa Ciburayut dan saya sebagai kepala Desa Ciburayut dengan adanya kemarau dan kekeringan masyarakat ini atas adanya reses atau kunjungan Bapak Dewan dari Provinsi, kami mengharapkan artinya sedikit ada bantuan apalagi sekarang di tahun 2023 ini akan ada penyusunan perubahan anggaran,” tukasnya.

“Barangkali dari perubahan anggaran itulah disisihkan untuk kepentingan masyarakat yang notabene pada saat ini sedang dilanda kekeringan, itu harapan kami dari pemerintah Desa,” tandas Duloh.

Menanggapi aspirasi ini, Ru’yat mendorong Duloh untuk mengajukan permohonan bantuan pembuatan sumur air bersih ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

“Jadi penanganan taktis tentu harus dilakukan dengan mengirim tangki air dari Pemerintah setempat terutama Pemerintah Kabupaten Bogor,” imbuhnya.

“Mudah-mudahan dari program Samisade Desa juga bisa dialokasikan, karena air itu sangat vital untuk kebutuhan masyarakat, dan ini juga harus disinergiskan dengan provinsi mudah-mudahan ini juga bisa diinput dalam pengajuan sistem informasi pembangunan daerah sehingga ada ririungan berbagai pihak,” tutup Ru’yat.