Inionline.id – Presiden Joko Widodo mengungkap alasan Sodetan Ciliwung mangkrak. Salah satunya karena Pemprov DKI Jakarta di era Gubernur Anies Baswedan tak membebaskan lahan yang diperlukan.
Jokowi mengatakan proyek pengendalian banjir ini sangat bergantung dengan pembebasan lahan. Proyek ini kembali berjalan setelah Pemprov DKI Jakarta yang dipimpin Heru Budi Hartono membebaskan lahan.
“Saat itu kegiatan pengeboran berhenti karena pembebasan tanahnya tidak diselesaikan oleh Pemprov DKI. Sekarang rampung dan juga selesai,” kata Jokowi di Sodetan Ciliwung, Jakarta Timur, Senin (31/7).
Jokowi mengatakan Sodetan Ciliwung ini juga berhasil diselesaikan karena kerja sama pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta dan Kementerian PUPR bersama-sama menuntaskan proyek ini.
Meski begitu, Jokowi mengingatkan upaya penanganan banjir Jakarta belum selesai. Saat ini, pemerintah baru menyelesaikan Bendungan Sukamahi dan Bendungan Ciawi di Bogor.
Selain itu, pemerintah melakukan normalisasi sungai Ciliwung dan membangun Banjir Kanal Timur. Pemerintah juga baru menuntaskan Sodetan Ciliwung.
“Itu pun baru mengurangi banjir kurang lebih 62 persen. Sudah dikerjakan kira-kira 11 tahun yang lalu. Mengeluarkan biaya Rp1,15 triliun sepanjang 1,2 kilometer, dua terowongan, dan bisa mengurangi banjir di 6 kelurahan,” ujarnya.
Dia menambahkan, “Saya minta Pak Menteri PUPR, Pak Gubernur, sama-sama selesaikan ini termasuk penanganan di 12 sungai yang mengalir melintasi DKI Jakart juga harus normalisasi.”
Sebelumnya, Sodetan Ciliwung menjadi salah satu solusi yang ditawarkan Jokowi untuk mengatasi banjir Jakarta. Ia memulai proyek itu pada 2013 saat memimpin DKI Jakarta.
Proyek berlanjut di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Namun, pengerjaan Sodetan Ciliwung dicap tak berlanjut saat Anies Baswedan menjabat.
Pemprov DKI era Anies tak sepenuhnya tinggal diam. Upaya pembebasan lahan untuk proyek sodetan setidaknya tercatat berproses sekitar Agustus 2022.
Warga dan pemerintah kala itu sepakat untuk pembebasan empat bangunan dengan nilai ganti untung pada 5 Oktober 2022. Kurun waktu itu, DKI Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan.
