Inionline.id – Presiden Joko Widodo melarang kementerian membuat aplikasi dalam memberikan pelayanan berbasis digital.
Menteri Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Abdullah Azwar Anas mengatakan Jokowi ingin pelayanan via digital mudah diakses oleh rakyat.
“Bapak Presiden memberikan arahan tidak boleh lagi membangun aplikasi-aplikasi baru. Sekarang lebih dari 27 ribu aplikasi sehingga bayangkan rakyat akan susah buat akun satu-satu untuk dapatkan pelayanan digital,” kata Azwar usai rapat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (12/6).
Jokowi memerintahkan pembenahan sistem pelayanan berbasis elektronik (SPBE). Perbaikan dilakukan dengan menata ulang pelayanan digital pemerintah tanpa menambah aplikasi baru.
Pemerintah membahas kemungkinan peleburan berbagai layanan publik melalui satu portal. Rencana itu sedang dibahas oleh beberapa kementerian.
Pada saat yang sama, pemerintah akan mengaudit aplikasi-aplikasi yang telah dibuat. Jokowi memerintahkan setiap menteri koordinator untuk mengecek ulang sistem aplikasi yang dibuat anak buahnya hingga Oktober.
“Misalnya Pak Menko Marves telah bergerak mengaudit tujuh kementerian di bawahnya dengan BPKP. Ternyata ada ratusan aplikasi yang saling tumpah tindih, maka tadi telah dilaporkan aplikasinya, telah dikelompokkan, dan nanti diintegrasikan,” ucapnya.
Azwar melanjutkan, “Targetnya nanti sembilan aplikasi prioritas terlebih dahulu, salah satunya adalah layanan pendidikan, kesehatan, bansos, penerbitan SIM online, dan lain-lain.”
