Inionline.id – Menteri Koordinator Politik Hukum dan Ham (Menkopolhukam) Mahfud MD menyebut kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di Nusa Tenggara Timur (NTT) masuk kategori “sangat darurat.”
“Sangat darurat, karena dari laporan yang diterima terhitung dari 2020, 2021 hingga 2022 jumlahnya ada sekitar 1.90 mayat pulang ke Indonesia dan yang paling banyak memang NTT,” kata Mahfud di Maumere, Kabupaten SIkka, NTT Rabu (31/5) seperti dilansir Antaranews.
Mahfud datang ke NTT sebagai bagian dari kunjungan kerja sekaligus memimpin upacara peringatan Hari Lahir Pancasila, Kamis (1/6) di Kabupaten Ende.
Mahfud mengaku ditunjuk oleh Presiden Jokowi untuk membentuk satuan tugas operasi khusus TPPO. Menurut Mahfud, Jokowi menginginkan adanya penanganan jangka pendek dan jangka menengah untuk kasus TPPO.
Untuk jangka pendek, Mahfud mengungkapkan pada Juni nanti sudah harus ada pemetaan dan tahapan serta langkah-langkah yang diambil terhadap pelaku-pelaku TPPO.
“Nanti akhir Juni, Presiden akan memanggil para menteri yang bersangkutan untuk membahas lebih lanjut soal langkah-langkah penanganan TPPO,” kata Mahfud.
Untuk jangka panjang, Mahfud mengatakan Jokowi akan memperbarui Peraturan Presiden tentang gugus tugas TPPO itu sendiri. Nantinya, akan ada perubahan struktur dan Kapolri akan menjadi ketua harian TPPO.
Mahfud menambahkan, ada sindikat dalam kasus TPPO. Pasalnya, korban TPPO berdomisili di NTT, namun paspornya dikeluarkan di Pontianak atau daerah lainnya.
“Tentu ini adalah sindikat. Nanti kita akan lihat dan akan kita perbaiki,” kata Mahfud menegaskan.
