Inionline.id – Untuk melayani penumpang selama lima tahun ke depan KAI Commuter akan melakukan peremajaan sarana (retrofit) terhadap 19 rangkaian KRL lama.
Skema retrofit diambil setelah pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memutuskan Indonesia tidak akan mengimpor KRL bekas dari Jepang. Impor dilarang karena dianggap melanggar aturan.
“Saat ini KAI Commuter terus melakukan upaya-upaya dalam memenuhi kebutuhan pengadaan sarana kereta baru guna mengakomodir pengguna yang saat ini sudah di angka 850 ribu per hari, dengan volume tertinggi pada tahun ini adalah 975 ribu dan akan terus bertambah,” ujar Anne Purba VP Corporate Secretary KAI Commuter dalam keterangan resmi, Sabtu (24/6).
Anne mengungkapkan dalam rapat koordinasi dengan pihak terkait pada Rabu (21/6) lalu, kebutuhan sarana KRL lima tahun ke depan dapat dipenuhi dengan memenuhi regulasi yang saat ini berlaku.
Rapat tersebut melibatkan Kemenko Marves, Kementerian BUMN, Kementerian Perhubungan, Kementerian Perindustrian, BPKP, DJKA, PT KAI dan juga PT INKA dan dipimpin langsung oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan.
Rapat membahas pemenuhan kebutuhan sarana KRL melalui skema retrofit untuk replacement sarana yang ada dalam lima tahun ke depan, juga pengadaan sarana KRL baru untuk replacement dan penambahan kapasitas.
Selain melakukan retrofit 19 sarana KRL lama, KAI Commuter sebelumnya telah berkontrak dengan PT INKA untuk pengadaan 16 trainset sarana KRL baru dalam rangka penambahan kapasitas yang akan dikirimkan secara bertahap pada tahun 2025-2026.
Kemudian, untuk penggantian, perusahaan juga akan berupaya mendatangkan 3 rangkaian KRL baru pada 2024 dan 8 sarana KRL baru pada tahun 2027.
“Dengan demikian total 24 trainset baru akan didatangkan dari PT INKA sampai 2027. Ini adalah bentuk dukungan KAI Commuter untuk produksi KRL dalam negeri, yang pastinya akan tumbuh terus,” ujar Anne.
Selain pendanaan dari PT KAI dan KAI Commuter, dalam pengadaan sarana KRL itu juga ada opsi dukungan pemerintah melalui Penyertaan Modal Negara (PMN).
“Tentunya ini sangat penting untuk peningkatan pelayanan kepada pengguna ke depannya dan dukungan terhadap produksi sarana KRL dalam negeri. Hal ini terus dikaji dan dikoordinasikan dengan stakeholder termasuk dampak terhadap PSO yang sedang kami hitung dan kaji,” ujarnya.
Lebih lanjut, KAI Commuter bersama PT KAI (Persero) sebagai Induk Perusahaan secara rutin terus berkoordinasi dengan PT INKA mengenai proses pengadaan sarana melalui skema retrofit ataupun skema pengadaan sarana baru produksi PT INKA untuk memastikan seluruh proses pengadaan tersebut tidak mengganggu operasional dan pelayanan Commuter Line Jabodetabek.
