Bandung, Inionline.id – Anggota Panitia khusus (Pansus) III DPRD Jawa Barat H. Supono mengungkapkan fakta bagaimana kusutnya tantangan yang dihadapi dirinya bersama Pansus III guna merevisi Perda Penyelenggaraan Perhubungan dan Penyelenggaraan Ketenagalistrikan.
“Begitu kita lihat di lapangan problematika yang ada itu adalah tidak sesederhana menyesuaikan dengan regulasi yang ada di Omnibus Law maupun juga katakanlah, ketentuan diatasnya,” ujarnya.
Fakta di lapangan menurut H. Supono banyak hal yang belum terwadahi secara legal, contoh atau tertangani secara komperhensif.
“Jadi kemarin kita ada kunjungan juga ke LRT di Bekasi, ternyata ini tidak terintregasi dengan aksesibilitas masyarakat yang mempergunakan jasa LRT tersebut,” ungkapnya kepada awak media, Jum’at (21/04/2023).
“Contohnya adalah UPD nya atau terminal-terminalnya yang tempat pemberhentian itu memanfaatkan daerah milik tol, kemudian di bawahnya ada perumahan, aksesnya jalan lingkungan yang kecil perumahan, hal ini menimbulkan problem,” lanjut H. Supono.
Catatan berikutnya adalah bagaimana membuka fasilitas parkirnya, akses untuk keluar masuknya yang berkaitan dengan mall, mallnya malah ditutup.
“Ini problem yang dari awal mungkin perencanaannya dinilai kurang, karena mungkin tadinya sudah ada existing perumahan itu menjadi bagian dari fasilitas, ini yang kita harapkan segera diselesaikan persoalannya dan ini sekarang dipasarkan ke Pemerintah kabupaten, kota dan provinsi, kita kena getahnya itu problemnya satu,” tukasnya.
“Yang kedua, ada moda-moda transportasi yang secara hukum tidak ada payung hukumnya seperti Gojek, Grab, itu bukan sebagai moda tranportasi tapi itu menjadi fenomena masyarakat, fenomena sosial dan marketnya jelas dan itu menghidupi banyak orang,” imbuhnya.
“Kalau bicara legal standingnya tidak ada, karena tidak ada itu harus seperti apa, itu belum terantisipasi sampai sekarang masih menjadi diskusi, ini nanti harus seperti apa, ini berkaitan dengan tarif,” tuturnya.
Politisi PAN ini menilai, sebenarnya tarif atas-tarif bawah itu seperti apa, apakah akan diserahkan kepada daerah masing-masing, hal ini berkaitan dengan operatornya dan sebagi pihak yang mengontrolnya juga.
“Jadi banyak sekali temuan Pansus III dan itu sangat kompleks, itu contoh yang kedua dan lain-lainnya masih ada,” pungkasnya.
