Bogor, Inionline.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat hadir langsung di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Kabupaten Bogor tahun 2024 di Gedung Tegar Beriman, Kabupaten Bogor, Senin (20/03/2023).
Ru’yat mengatakan bahwa seiring dengan visi Jawa Barat Jabar Juara dengan inovasi dan kolaborasi maka memang penyelesaian persoalan didaerah tidak cukup oleh APBD Kabupaten Bogor.
“Harus disinergiskan dengan APBD Provinsi, APBN bahkan dengan seluruh pemangku kepentingan pembangunan dengan stakeholders, contoh studi kasus katakanlah RSUD Kota Bogor itu bagus, ada sinergis dari kemeterian Kesehatan, dari APBD provinsi dari kota juga demikian pula untuk program lainnya,” ujarnya.
Mantan Wakil Walikota Bogor ini dengan tegas juga mengatakan bahwa dirinya siap mendorong agar Pemprov Jawa Barat kembali memberikan Bantuan keuangan (Bankeu) untuk kelanjutan pembangunan RSUD Bogor Utara atau Parung.
“Jadi Kabupaten Bogor ini Kabupaten yang bebannya sangat berat, penduduknya terus bergerak mengarah ke 6 juta, sementara anggaran juga terbatas hanya 9 triliun, sehingga konsep kebijakan pemekaran itu keniscayaan hingga dana APBD itu tidak dibagi total oleh katakanlah 6 juta penduduk tetapi harus dimekarkan,” katanya.
Hal ini akan menimbulkan pembangunan infrastruktur publik utility seperti calon daerah otonomi baru (Cdob) Kabupaten Bogor timur, di Cdob Kabupaten Bogor Barat, termasuk kabupaten induk bisa tersebar.
“Demikian pula untuk pemekaran desa, bayangkan coba Jawa barat yang pendudukanya hampir 50 juta, jumlah desanya hanya 5 ribu desa, sementara Jawa Tengah dan Jawa Timur itu hampir 8 ribu desa,” imbuhnya.
“Ada anggaran dana desa dari APBD, makanya Jawa Tengah-Jawa Timur relatif desanya itu lebih terlayani karena ada anggaran dana desa di APBN,” lanjut Ru’yat.
Sementara di Jawa Barat jumlah desa hanya 5 ribu sehingga harus ada kesepahaman antara Kabupaten provinsi maupun pusat.
“Sehingga memang karena hal ini anggota dewan pusat juga harus bekerja, soal pemekaran jangan diam-diam saja, ajak bicara kementerian dalam negeri dirjen otonomi daerah, ajak bicara Presiden, pemekaran Kabupaten Bogor ini luar biasa,” tukasnya.
Khusus Jawa Barat, ini harus ada kesepakatan politik antara saudara Gubernur bersama DPRD Jawa barat secara kolektif kolegial dan ini harus didorong masuk ke Kabupaten Bogor. (JC)
