Bandung, Inionline.id – Usai 2 hari roadshow ke Kemendagri RI dan DPRD Provinsi DKI Jakarta pada 2 dan 3 Maret 2023, Dewan Jabar Supono tegaskan ingin adanya payung hukum untuk proses pemilihan Plt Gubernur Jawa Barat yang nanti menggantikan Ridwan Kamil yang segera habis masa jabatannya.
“Kami (DPRD Jabar) disisi lain ada aspirasi dari masyarakat Jawa Barat, bagaimana nantinya Plt Gubernur memiliki beberapa kriteria yang diharapkan masyarakat,” ujarnya kepada awak media, Minggu (05/03/2023).
Politisi PAN ini menambahkan bahwa masukan dari masyarakat ingin Plt Gubernur Jawa Barat nanti merupakan putra asli daerah Jawa Barat, diusung oleh salah satu partai politik, dan memiliki latar belakang seorang politisi.
“Ini diharapkan Kemendagri mempertimbangkan aspirasi masyarakat ini dan dibuatkan payung hukumnya, karena selama ini belum ada payung hukumnya yang jelas untuk penjaringan Plt Gubernur,” ungkapnya.
“Intinya dalam prosesnya nanti ada alur bottom up namun sekarang belum ada aturannya, Kemendagri sudah menampung masukan tersebut, nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat ada surat edaran Kemendagri atau mungkin Perpresnya untuk mengakomodir harapan masyarakat Jawa Barat,” pungkas Supono. (JC)
