Inionline.id – Mengenai besaran serta jumlah penerimanya Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjelaskan anggaran bantuan sosial (bansos) pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri masih didiskusikan.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Isa Rachmatarwata mengatakan Presiden Joko Widodo sudah memutuskan ada bansos pangan tersebut, maka Kemenkeu harus menyediakan anggarannya.
“Itu (anggaran bansos) sama seperti kendaraan listrik tadi, pasti ada tambahan nanti, tapi pelaksanaannya masih kita diskusikan,” ujarnya di Gedung Sutikno Slamet Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/3).
Isa mengatakan biasanya basis data yang digunakan adalah 20,65 juta Keluarga Penerima Manfaaat (KPM). Namun, ia mendengar ada data baru yang mungkin berbeda.
Selain mengecek data penerima bansos, Kemenkeu perlu memastikan patokan harga beras, telur, dan daging ayam yang akan dibagikan dalam bentuk basos pangan.
“Diharapkan (bansos turun) Maret. Kalau beras kan sudah ada di Bulog. Anggaran itu biasanya tidak menjadi hambatan, karena biasanya Bulog itu melaksanakan dulu, kemudian mengklaim belakangan,” ungkap Isa.
“Jadi beras sudah ada di Bulog, kalau mau disalurkan bisa disalurkan, tinggal nanti bagaimana mekanisme klaimnya kepada pemerintah itu yang idealnya tetap kami pastikan dulu baru mereka eksekusi,” imbuhnya.
Meski tidak merinci berapa anggaran bansos pangan, Isa menjelaskan sumber anggaran diambil dari Bendahara Umum Negara (BUN), bukan automatic adjustment yang dilakukan Kemenkeu.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bansos pangan akan diberikan selama tiga bulan dalam bentuk beras, telur, dan daging ayam.
Menurut Airlangga, bansos ini perlu diberikan guna menekan inflasi yang dipicu kenaikan harga pangan menjelang hari besar keagamaan. Adapun saat ini regulasinya tengah disusun oleh pemerintah.
“Ini sedang diatur regulasinya, akan diberikan dalam tiga bulan, terutama pada desa-desa yang mendapatkan PKH (Program Keluarga Harapan) dan bantuan pangan non tunai,” ujar Airlangga dalam acara Kick Off Gerakan Nasional Pengendali Inflasi Pangan (GNPIP) 2023 secara virtual, Minggu (5/3).
Di lain sisi, Kemenkeu juga mengatakan subsidi Rp1,75 triliun motor listrik belum ada dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian ESDM maupun Kementerian Perindustrian.
Isa menegaskan harus melihat anggaran di BUN apakah masih ada atau tidak untuk subsidi kendaraan listrik. Namun, ia mengatakan intinya akan disiapkan dan akan ditambahkan anggaran pada Kementerian ESDM dan Kemenperin.
