Jakarta, Inionline.id – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Achmad Ru’yat mengikuti Bimtek fraksi PKS bagi anggota DPRD se-Jawa Barat di aula Hotel Holiday Inn, jalan Gajah Mada, Jakarta Barat, Senin (06/03/2023).
Politisi PKS ini mempertanyakan kepada narasumber acara tersebut yaitu Ahmad Edwin, SE, AK, M. Si dari Kemendagri RI soal formulasi apa agar berkeadilan untuk Jawa Barat karena pejabat dari Kemendagri juga banyak yang tinggal di Jawa Barat.
“Dengan penduduk sensus 2019 itu 49 juta jumlah desa lebih dari 5 ribu desa di Jawa Barat, ini terkait dana APBN untuk anggaran dana desa berarti berdampak, banyak orang bilang masuk desa-desa di Jawa barat jalannya ini itu, Jawa Tengah, Jawa Timur agak kinclong karena memang distribusi ADD dan APBN lebih siginifikan,” ujarnya.
“Kemudian kabupaten-kota Jawa Barat 20 kabupaten-kota, Jawa Tengah 35 kabupaten- kota, Jawa Timur 38 kabupaten-kota, ini terkait dengan sumber APBN kabupaten-kota juga sebarannya lebih signifikan ke Jawa tengah dan Jawa timur,” lanjut Ru’yat.
Point kedua yang dikatakan mantan Wakil Walikota Bogor ini adalah terkait dengan interfensi APBN atas kebijakan pembangunan wilayah.
“Katakanlah Jabodetabekjur ini forum kepala daerah, Gubernur Banten, DKI Jakarta dan Jawa Barat dan kabupaten-kota Jabodetabekjur itu sifatnya forum,” ungkapnya.
Ru’yat melanjutkan, “sehingga Jabodetabekjur hanya mengandalkan belas kasihan dari DKI yang perbatasan, ini buffer zone ini dikasih seingatnya saya mengusulkan bagaimana ada semacam jenis kelembagaan kebijakan, kelembagaan setingkat menteri,” ucapnya.
Hal ini dimaksudkan, agar konsep pembangunan dari hulu sampai hilir semisal di Puncak dan seterusnya mulai Cianjur sampai Jabodetabekjur memiliki kelembagaan setingkat menteri, sehingga interfensi anggaran juga bisa mengikat dari APBD.
“Selama ini tidak pernah selesai, sehingga banjir Jakarta wajar kalau memang terus seperti itu, mungkin demikian dengan asumsi ibu kota masih di Jakarta,” pungkasnya.
