Ganjar juga Melarang Pejabat Pemprov Jawa Tengah Buka Bersama, Ikuti Jokowi

Antar Daerah157 views

Inionline.id – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menerapkan larangan buka puasa bersama selama Ramadan 1444 H/2023 M bagi kalangan pejabat di provinsi.

Larangan itu diterapkan Ganjar sehari setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengeluarkan arahan yang meminta seluruh pejabat dan pegawai pemerintah meniadakan kegiatan buka bersama selama bulan Ramadan tahun ini. Alasannya saat ini masih dalam masa transisi dari pandemi Covid-19 menuju endemi.

“Kita menuju endemi, sehingga kita harus berhati-hati dan waspada,” kata Ganjar di Semarang pada Kamis (23/3) malam.

Ganjar mengungkapkan larangan ini ia keluarkan melihat pengalaman sebelumnya selama pelaksanaan buka puasa bersama selama ini yang kerap menimbulkan keramaian dan berpotensi meningkatkan kembali penyebaran kasus Covid-19.

“Saya kira, buka bersamanya mesti diartikan dalam sebuah kesederhanaan dan secukupnya saja,” ujar Ganjar.

Orang nomor satu di Jateng itu setuju dengan arahan dari Presiden Joko Widodo agar tidak ada penyelenggaraan buka puasa bersama, apalagi saat ini juga sedang ramai isu-isu pamer kekayaan dan kemewahan di tengah masyarakat.

“Saya kira dalam konteks hari ini, saya setuju dengan arahan tersebut. Apalagi, beberapa hari kan terlihat cerita-cerita yang seperti pamer ya. Mudah-mudahan kalau mengadakan buka puasa ya buka yang sederhana, bersama keluarga tidak ada unsur pamernya, setuju saya,” kata Ganjar.

Jokowi melalui Sekretariat Kabinet mengeluarkan arahan soal peniadaan buka bersama yang tertuang pada Surat Sekretaris Kabinet Nomor R-38/Seskab/DKK/03/2023 tentang arahan terkait penyelenggaraan buka puasa bersama pada awal pekan ini. Aturan itu ditandatangani Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan ditujukan kepada pejabat pemerintahan.

Dalam lembaran surat itu, Jokowi meminta meniadakan kegiatan buka bersama bagi pejabat pemerintahan karena saat ini penanganan Covid-19 masih dalam masa transisi dari pandemi menuju endemi.

Karena itu, menurut pemerintah, masih diperlukan kehati-hatian dalam menjaga jarak sosial agar kasus penularan Covid-19 tidak naik lagi.

Larangan buka puasa bersama ini pun memicu pro dan kontra di kalangan masyarakat. Epidemiolog Universitas Indonesia (UI) Pandu Riono menganggap larangan buka puasa bersama tidak ada hubungannya dengan kewaspadaan soal potensi penularan Covid-19 yang meningkat.

Pandu mengapresiasi sikap pemerintah yang masih menanamkan tingkat kewaspadaan soal pandemi Covid-19. Namun menurutnya, imbauan larangan buka bersama tersebut harus diberlakukan kepada seluruh masyarakat, bukan hanya untuk ASN.