Bogor, Inionline.id – Anggota DPRD Kabupaten Bogor Fikri Hudi Oktiarwan memastikan bahwa dirinya bersama badan anggaran DPRD Kabupaten Bogor terus mendorong peningkatan anggaran bagi para pelaku dan pegiat UMKM di Kabupaten Bogor.
Hal ini terungkap ketika dirinya bersama Wakil Ketua DPRD Jabar Achmad Ru’yat melakukan sosialisasi Perda perlindungan tenaga kerja migran Jawa Barat di Saung Wira, Kecamatan Ciawi.
Banyak curhatan pelaku UMKM yang hadir di acara tersebut dan memiliki berbagai kendala seperti ingin memiliki sertifikat SNI hingga pusing mengatasi masalah sewa ruko bagi suatu koperasi UMKM yang ada disana.
Menyikapi hal ini, Fikri menjelaskan bahwa dari Pemerintah Kabupaten Bogor sudah memiliki program pembuatan sertifikasi, perizinan, PIRT dalam program Dinas Koperasi dan UMKM.
“Hanya memang permasalahannya itu yang bisa dilayani dengan kebutuhan dari masyarakat UMKM dilapangan memang tidak sebanding, seperti tadi saya bilang PIRT itu setahun kita hanya punya 2 kali sekitar 50 orang satu kali pelatihan berarti hanya 100, itu satu tahun anggaran, sementara kalau kita lihat saja untuk satu wilayah dapil ini lebih, mungkin kebutuhannya itu yang mungkin menjadi kendala,” ujarnya kepada awak media, Kamis (23/03/2023).
Politisi PKS ini mendorong agar kedepan Pemda Kabupaten Bogor harus memberikan pagu yang lebih besar untuk program-program yang langsung menyentuh kepada kebutuhan UMKM, kebutuhan masyarakat khususnya para pengusaha kecil dan menengah.
“Dari sisi DPRD, kami selalu masukan didalam pengajuan Pokir kita baik yang menyangkut sifatnya pelatihan seperti tadi, kemudian ada bantuan seperti pembentukan koperasi maupun yang berupa alat, memang di Pemda tidak bisa memberi bantuan yang sifatnya langsung dana segar, yang bisa kita berikan alat bantu produksi, misalkan mesin jahit seperti demikan,” ungkapnya.
Lanjut, “hanya memang tadi ada kendala, tadi disampaikan juga antara apa yang diajukan oleh pelaku UMKM, kemudian apa yang difasilitasi oleh Pemda itu terkadang tidak pas, misalkan butih mesin jahit jenis apa, tapi ketika dibantu beda itu juga salah satu kendala yang selama ini kami dapatkan,” ucapnya.
Lantas, Fikri Hudi juga mendesak agar perlu lebih banyak dialog antara UMKM dan dinas terkait.
“Dinas terkaitpun jangan hanya istilahnya bekerja dibelakang meja saja, di kantor terima laporan, tapi memang harus turun langsung ke lapangan agar nanti ketika merumuskan program-program itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan dilapangan,” pungkasnya.
